Misalnya, sejumlah nomor telepon berbeda yang terhubung dengan rekening tujuan yang sama, atau beberapa rekening yang memiliki keterkaitan dengan pola transaksi mencurigakan.

Jika integrasi data berjalan optimal, aparat dan lembaga terkait berpotensi memperoleh gambaran lebih luas mengenai jaringan penipuan, bukan sekadar menangani satu laporan korban.

OJK juga berharap kementerian dan lembaga lain bersedia membuka akses terhadap basis data yang relevan, termasuk daftar hitam yang dimiliki masing-masing institusi.

Meski konsepnya menjanjikan, aplikasi anti-scam tersebut belum tersedia untuk digunakan masyarakat.

Saat ini, pengembangannya masih berada dalam tahap sandbox, yakni lingkungan pengujian untuk memastikan kesiapan teknologi, keamanan sistem, dan integrasi data antarlembaga.

Dalam proses pengembangan itu, OJK memperoleh dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.

Dicky menyebut dukungan tersebut diperlukan karena OJK memiliki keterbatasan dukungan finansial internal untuk pengembangan proyek tersebut.

OJK belum mengumumkan tanggal peluncuran aplikasi kepada publik.

Jika seluruh sistem dapat terintegrasi dengan baik, aplikasi ini berpotensi mengubah pola perlindungan konsumen dari sekadar melaporkan kejahatan setelah uang raib menjadi melakukan pemeriksaan sebelum transaksi dilakukan.

Sebab, dalam kejahatan digital, mencegah satu kali transfer ke rekening penampung bisa jauh lebih berarti daripada mengejar jejak uang setelah berpindah ke berbagai rekening.

Bagi calon korban, satu kali pemeriksaan bisa menjadi pembeda antara transaksi yang aman dan jebakan penipuan.(*)