Jakarta, Katasulsel.com — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi panggung panas di Senayan. Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), sejumlah legislator melontarkan kritik keras terhadap kinerja otoritas moneter di tengah melemahnya rupiah yang disebut telah menembus level sekitar Rp17.600 per dolar AS.
Di balik angka itu, perdebatan melebar bukan sekadar soal kurs, tetapi menyentuh isu yang lebih sensitif: kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, menjadi salah satu yang paling lantang menyuarakan kritik. Ia menilai pelemahan rupiah yang juga terjadi terhadap sejumlah mata uang lain seperti dolar Singapura, dolar Australia, ringgit, real Brasil, hingga euro, mencerminkan persoalan yang lebih dalam dari sekadar dinamika pasar.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan BI. Bahkan, ia secara terbuka meminta Gubernur BI Perry Warjiyo untuk bertanggung jawab atas situasi tersebut.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Pernyataan ini mempertegas meningkatnya tekanan politik terhadap otoritas moneter di tengah volatilitas global dan arus modal yang dinilai semakin ketat.
Nada kritis juga datang dari legislator lain, Charles Meikyansah. Ia mempertanyakan indikator yang digunakan Bank Indonesia dalam menyatakan bahwa stabilitas rupiah masih terjaga, meski di lapangan nilai tukar menunjukkan tren pelemahan yang signifikan.
Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara klaim stabilitas dengan realitas pasar, termasuk tren penurunan cadangan devisa yang kini berada di level sekitar USD 146,2 miliar.
Bagi DPR, kondisi ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal tekanan fundamental yang perlu dijawab dengan data dan langkah kebijakan yang lebih terbuka.
Dalam rapat tersebut, isu arus modal keluar (capital outflow) juga menjadi perhatian. DPR meminta Bank Indonesia menjelaskan besaran arus keluar modal yang terjadi serta langkah antisipasi yang telah ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah.
Komisi XI menilai, tanpa penjelasan yang transparan dan strategi yang lebih terukur, tekanan terhadap rupiah berpotensi berlanjut dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional secara lebih luas.
Selain aspek teknis moneter, DPR juga menyinggung kesesuaian nilai tukar dengan asumsi makro APBN 2026 yang ditetapkan di kisaran Rp16.500 per dolar AS.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa asumsi tersebut merupakan kesepakatan politik yang menjadi dasar penting dalam perencanaan fiskal dan moneter.
Ia menilai target tersebut belum tercapai sepanjang tahun berjalan, sehingga membutuhkan langkah korektif yang lebih serius dari Bank Indonesia agar kesenjangan antara asumsi dan realitas tidak semakin melebar.
Situasi ini menunjukkan dua tekanan yang berjalan bersamaan: tekanan ekonomi global terhadap rupiah, dan tekanan politik domestik terhadap otoritas moneter.
Di satu sisi, pelemahan mata uang dipengaruhi faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga global dan arus modal. Namun di sisi lain, DPR mulai mempertanyakan komunikasi kebijakan dan kredibilitas BI dalam menjaga ekspektasi pasar.
Ketika kepercayaan menjadi isu utama, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai tukar, tetapi juga kredibilitas institusi.
Jika ketegangan ini tidak dikelola dengan komunikasi yang lebih terbuka dan data yang lebih transparan, maka perdebatan soal rupiah berpotensi bergeser dari ranah teknokratis menjadi semakin politis. (*)
Update terbaru: 19 Mei 2026 11:16 WIB
