Jakarta, Katasulsel.com — Isu soal proyek Kolam Wisata Batue di Desa Ciromanie, Keera, Wajo, yang dianggap gagal, memantik reaksi berbagai pihak.
Namun, sebelum menuding tanpa dasar, ada baiknya memahami bagaimana mekanisme proyek ini berjalan.
Anggota DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si., menegaskan bahwa tidak ada yang namanya dana aspirasi untuk anggota dewan.
Yang ada hanyalah usulan aspirasi dalam bentuk program yang sesuai dengan kementerian mitra kerja.
“Yang harus dipahami dulu, saya tidak punya dana aspirasi. Saya hanya mengusulkan program sesuai dengan mitra kerja komisi saya di DPR. Untuk Desa Wisata, itu program Kementerian Desa. Kalau soal jalan dan irigasi, itu wewenang Kementerian PUPR. Masing-masing kementerian punya programnya sendiri,” jelasnya.
Sebagai legislator, tugasnya adalah memperjuangkan anggaran agar daerahnya mendapatkan manfaat dari program pemerintah.
Bersambung…
Namun, untuk pelaksanaan di lapangan, itu sepenuhnya berada di tangan kementerian terkait.
“Kalau ada yang tidak sesuai di lapangan, silakan tanyakan langsung ke kementerian. Jangan seolah-olah saya yang jadi pelaksana proyeknya,” tegasnya.
Mengenai anggaran, Andi Iwan juga mengklarifikasi bahwa program Desa Wisata awalnya mendapatkan Rp500 juta per paket.
Namun, karena keterbatasan dana dan pemerataan, anggaran akhirnya dikurangi menjadi Rp400 juta per paket.
“Program ini sifatnya stimulan. Artinya, ini hanya pendorong awal agar masyarakat bisa mengembangkan potensi wisata daerahnya.
Seharusnya, warga justru ikut mencari solusi agar proyek ini berjalan baik, bukan hanya sibuk mencari kesalahan,” tambahnya.
Ia juga menyinggung proyek infrastruktur lain yang berhasil di Wajo, seperti perbaikan jalan nasional dari Anabanua hingga Pitumpanua.
“Kalau ada program yang berhasil, apresiasi jarang terdengar. Tapi kalau ada kendala, langsung heboh menyalahkan saya. Ini harus dilihat secara adil,” ujarnya.
Meski program Desa Wisata ini sudah berjalan, di lapangan kenyataannya belum sesuai ekspektasi.
Kolam Wisata Batue yang digadang-gadang jadi daya tarik baru justru sepi manfaat.
Warga mengeluhkan kondisi kolam yang tak terawat. Airnya keruh, fasilitasnya seadanya, tak ada geliat ekonomi seperti yang diharapkan.
“Dulu kami pikir bakal jadi tempat wisata bagus. Tapi kenyataannya? Sepi, terbengkalai,” ujar seorang warga.
Bersambung…
Kritik makin tajam. Sejumlah LSM menyoroti proyek ini dan meminta transparansi anggaran.
“Jangan sampai ada penyimpangan. Inspektorat harus turun tangan!” desak Lina, aktivis LSM Pemerhati Pembangunan Daerah.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak kementerian maupun pemerintah daerah terkait kondisi proyek ini.
Satu hal yang jelas, pembangunan tidak hanya soal anggaran, tapi juga soal pengelolaan. Jika program ini gagal, siapa yang harus bertanggung jawab? Waktu yang akan menjawabnya. (sul/oce/red)
