MAKASSAR — Ketika penipuan digital makin canggih, aparat tak boleh kalah langkah. Di Palembang, Polda Sumatera Selatan sudah tancap gas.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho menerima audiensi OJK Sumsel dan langsung menyepakati langkah konkret: Gerakan Sumsel Berantas Scam.

Isinya bukan sekadar rapat formal.

Ada edukasi publik masif. Ada konferensi pers bersama. Ada pesan kuat: negara hadir melawan penipuan digital, pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga modus berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti rekayasa suara dan manipulasi identitas.

Kapolda Sumsel bahkan menegaskan komitmennya. “Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai respons strategis terhadap eskalasi kejahatan keuangan digital yang menggerus kepercayaan publik dan merugikan masyarakat luas.

Lalu bagaimana dengan Sulawesi Selatan?

Di Sulsel, penipuan online yang oleh warga dikenal dengan istilah “Sobis” justru makin marak. Korbannya bukan satu dua. Modusnya beragam. Dari jual beli online palsu, investasi fiktif, hingga rekayasa digital yang makin sulit dilacak.

Ketua Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulsel, Edy Basri, angkat suara. Ia menilai sudah saatnya Polda Sulsel mengambil langkah terstruktur seperti yang dilakukan Polda Sumsel.

“Penipuan online atau yang dikenal masyarakat sebagai Sobis ini sudah terlalu sering terjadi. Jangan dibiarkan terus merajalela. Harus ada gerakan serius dan masif,” tegas Edy.

Menurutnya, kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan lembaga terkait menjadi kunci. Bukan hanya penindakan, tapi juga edukasi publik. Masyarakat perlu diberi pemahaman agar tak mudah terjebak.

Edy menambahkan, jika Sumsel bisa menggagas gerakan berantas scam secara terbuka dan terkoordinasi, maka Sulsel pun semestinya bisa. “Kita butuh langkah nyata. Jangan sampai masyarakat merasa berjalan sendiri menghadapi Sobis,” ujarnya.

Penipuan digital bukan lagi kejahatan biasa. Ia bergerak cepat, memanfaatkan celah teknologi, bahkan kecerdasan buatan. Tanpa strategi kolaboratif, aparat akan selalu tertinggal satu langkah.

Sumsel sudah memberi contoh. Kini publik Sulsel menunggu. Apakah akan ada “Gerakan Sulsel Berantas Sobis”? Atau masyarakat terus berjuang sendiri menghadapi scam yang kian canggih?

Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal jelas: masyarakat butuh perlindungan, bukan sekadar imbauan. (*)