Sinjai, Katasulsel.com – Penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian RI di Sulawesi Selatan mulai mendapat perhatian organisasi kepemudaan daerah. Dua pengurus HIPPMAS mendesak agar pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menjangkau seluruh rantai distribusi bantuan, termasuk yang disalurkan ke Kabupaten Sinjai.

Desakan tersebut disampaikan DPC HIPPMAS Bulupoddo dan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah menyusul penyelidikan pengadaan Alsintan dengan nilai anggaran mencapai Rp243,6 miliar untuk periode 2024–2025.

Mereka meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa dokumen dan pihak-pihak di tingkat kelompok tani, tetapi juga menelusuri proses pengadaan, penentuan penerima, hingga penyerahan alat kepada petani.

Berdasarkan perkembangan penyelidikan yang mereka rujuk, sebanyak 74 pihak dari unsur kelompok tani hingga jajaran dinas pertanian telah diperiksa. Penyidik juga mengungkap adanya indikasi penebusan alat kepada oknum tertentu serta dugaan manipulasi data kelompok tani penerima bantuan.

Perwakilan DPC HIPPMAS Bulupoddo, Muh Fadli, menilai besarnya anggaran tersebut membuat proses pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Anggaran Rp243,6 miliar bukan jumlah yang sedikit. Ini uang negara dan hak petani yang harus dipertanggungjawabkan. Kami mendesak Kejati Sulsel menelusuri seluruh mata rantai pengadaan dan distribusi. Jangan hanya pihak di tingkat bawah yang diperiksa, sementara pihak yang memiliki kewenangan justru luput dari penelusuran,” tegasnya.

Perhatian khusus diarahkan kepada Kabupaten Sinjai. Perwakilan DPC HIPPMAS Sinjai Tengah, Wahyu, meminta penyaluran bantuan Alsintan di daerah tersebut ikut masuk dalam pemeriksaan dan verifikasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, bantuan yang disalurkan di Sinjai mencakup 310 unit hand sprayer, lima traktor roda dua, dan tiga traktor roda empat.

Selain itu, terdapat informasi bantuan tambahan pada 2026 berupa combine harvester, hand tractor, power thresher, serta mesin perajang tembakau.

HIPPMAS meminta seluruh bantuan tersebut diperiksa berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Verifikasi meliputi identitas kelompok tani penerima, keberadaan fisik alat, kesesuaian spesifikasi, hingga pemanfaatannya oleh petani.