“Kami meminta agar seluruh bantuan tersebut diverifikasi secara faktual, mulai dari kelompok tani penerima, keberadaan fisik alat, kesesuaian spesifikasi, hingga pemanfaatannya. Pastikan bantuan yang tercatat dalam dokumen benar-benar diterima dan dimanfaatkan petani. Jangan sampai hak petani hanya tercatat di atas kertas,” tegas Wahyu.
Mereka juga meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai membuka data penerima bantuan Alsintan kepada publik.
Menurut HIPPMAS, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi distribusi bantuan pemerintah. Apalagi, keberadaan alat pertanian tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
Kedua organisasi tersebut menegaskan, permintaan pemeriksaan bantuan Alsintan di Sinjai bukan berarti menyimpulkan telah terjadi penyimpangan di daerah itu.
Mereka menginginkan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pengadaan, daftar penerima, kondisi barang, dan pemanfaatannya.
Bagi HIPPMAS, persoalan ini tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap unit bantuan benar-benar sampai kepada kelompok tani yang berhak.
Mereka menyatakan akan terus mengawal perkembangan penyelidikan dan meminta siapa pun yang nantinya terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkembangan penyelidikan Kejati Sulsel, tetapi juga pada transparansi data distribusi Alsintan di daerah.
Sebab, keberhasilan program bantuan pertanian semestinya diukur dari manfaat yang diterima petani, bukan sekadar jumlah alat yang tercantum dalam laporan administrasi.(*)


