Makassar, Katasulsel.com — Demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa, 12 Mei 2026, tidak berakhir dengan pagar tertutup atau aksi saling dorong.
Sebaliknya, mahasiswa diterima.
Didengar.
Bahkan diminta melengkapi dokumen.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Aksi yang digelar Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur atau HMPLT itu membawa satu isu besar: dugaan persoalan tata kelola anggaran di Kabupaten Luwu Timur.
Mulai dari dugaan pergeseran APBD tanpa pembahasan resmi, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), hingga potensi maladministrasi fiskal.
Di tengah terik siang Makassar, Kasubag Hukum BPK Sulsel, Ardi Nurbestari, turun langsung menerima massa aksi di halaman kantor BPK Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.
Kalimat pertama yang keluar justru bernada apresiatif.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa Luwu Timur karena ikut membantu menjaga transparansi keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah Luwu Timur,” ujarnya di hadapan demonstran.
Pernyataan itu langsung menjadi angin segar bagi HMPLT.
Sebab sejak awal, mereka mendesak agar BPK melakukan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Namun Ardi menegaskan, BPK tidak bekerja berdasarkan teriakan demonstrasi semata.
Semua harus berbasis dokumen.
Semua harus berbasis data.
“Kami akan pelajari lebih lanjut apa yang disampaikan mahasiswa ini. Untuk itu mohon dapat disampaikan dokumen pendukungnya,” katanya.
Ia menegaskan setiap pemeriksaan lembaga auditor negara memiliki prosedur dan standar hukum yang ketat.
Karena itu, seluruh laporan harus diverifikasi secara administratif maupun normatif sebelum ditindaklanjuti lebih jauh.
“Apa yang disampaikan harus kami pelajari dulu seperti apa normatifnya dan legalitasnya. Saya harus bicara berdasarkan data,” tegasnya.
Ardi juga mengaku baru pertama kali membaca substansi tuntutan HMPLT tepat saat aksi berlangsung.
Artinya, belum ada telaah internal sebelumnya.
“Naskah ini baru saja saya terima di depan ini. Saya sama sekali baru membaca tentang ini, jadi saya harus komunikasi dulu dengan pemeriksa terkait hal-hal di dalamnya,” ujarnya.
Meski begitu, satu pesan penting disampaikan BPK Sulsel: pintu komunikasi tidak ditutup.
Mahasiswa dipersilakan mengirim laporan tambahan maupun bukti pendukung melalui jalur resmi lembaga.
“Kami selalu membuka jalur komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Jika masih ada yang mau dilaporkan silakan disampaikan melalui website kami atau berhubungan langsung dengan pegawai penghubung,” jelas Ardi.
Bagi HMPLT, respons itu dianggap sebagai langkah awal yang cukup penting.
Setidaknya, tuntutan mereka tidak berhenti di atas pengeras suara.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap resmi kepada pihak BPK Sulsel sebagai bentuk desakan moral agar dugaan persoalan anggaran di Luwu Timur diperiksa secara serius sesuai kewenangan lembaga auditor negara.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Tidak ada kericuhan.
Yang terdengar justru satu kalimat yang berulang kali ditekankan di depan massa:
“BPK harus bicara berdasarkan data.” (*)
Update terbaru: 13 Mei 2026 14:52 WIB
