Kendari, katasulsel.com — Di tengah tarik-menarik proses anggaran yang kerap bikin program publik tersendat, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, memilih jalur nonkonvensional.
Ia tak menunggu lampu hijau APBD. Sebaliknya, ia langsung “turun tangan” dengan menggelontorkan Rp 1,8 miliar dari dana pribadi untuk membiayai beasiswa mahasiswa Sultra.
Langkah ini diumumkan di panggung acara undian berhadiah Bank Sultra bertajuk Banghoki, Sabtu malam (26/4/2026), di kawasan MTQ Kendari.
Momentum seremoni itu berubah jadi panggung kebijakan yang tak biasa—ketika kepala daerah memotong jalur birokrasi dan menggantinya dengan skema filantropi personal.
Gubernur menegaskan, sumber dana berasal dari yayasan pribadinya. Artinya, tak ada “delay klasik” akibat prosedur administrasi yang berlapis. Dalam bahasa populer dunia kebijakan, ini semacam “fast track policy”—jalur cepat yang memangkas waktu tunggu.
“Dananya dari pribadi saya sehingga tidak perlu tunggu waktu dan proses yang lama. Ini untuk membantu mahasiswa yang memang membutuhkan,” ujarnya, lugas.
Skema ini dirancang langsung eksekusi. Jadi, mahasiswa persiapkan diri untuk segera mendaftar.
Pendaftaran dibuka pekan depan, lalu masuk tahap kurasi dan seleksi. Jika tak ada hambatan, distribusi dana beasiswa mulai mengalir pada Mei 2026. Model seperti ini mencerminkan pendekatan “impact oriented”, di mana output cepat lebih diutamakan ketimbang terjebak dalam procedural gridlock.
Langkah Gubernur ini juga menjadi respons terhadap realitas di lapangan. Sejak 2025, program beasiswa Pemprov Sultra sudah diserbu lebih dari 3.000 pelamar. Namun, program tersebut masih tertahan di “ruang tunggu” birokrasi karena menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026.
Dalam ekosistem kebijakan publik, kondisi ini sering disebut sebagai “budget bottleneck”—ketika kebutuhan sudah mendesak, tapi anggaran belum siap jalan. Celah itulah yang kini diisi oleh inisiatif pribadi gubernur.
Resonansi kebijakan ini langsung terasa di akar rumput. Di Kolaka, seorang warga bernama Irfan menyebut langkah gubernur sebagai “game changer” di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. “Ini bukan sekadar bantuan, tapi penyelamat bagi mahasiswa yang hampir drop out,” katanya.
Dari Baubau, Nuraini—orang tua mahasiswa—mengaku salut. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang tak hanya normatif, tapi juga solutif. “Jarang ada pejabat berani pakai dana pribadi untuk publik. Ini baru leadership yang terasa,” ujarnya.
Sementara di Konawe, seorang mahasiswa, Randi, menyebut program ini sebagai “angin segar” di tengah ketidakpastian biaya kuliah. “Kalau nunggu APBD, bisa kelamaan. Ini langkah cepat yang kami butuhkan,” katanya.
Respons serupa datang dari Wakatobi. Seorang guru, Hasbullah, melihat kebijakan ini sebagai bentuk nyata “public service beyond system”. “Ketika sistem belum siap, pemimpin turun langsung. Itu yang kami apresiasi,” ucapnya.
Secara politik, langkah ini bisa dibaca sebagai strategi “quick win”—memberikan dampak langsung ke masyarakat dalam waktu singkat. Secara sosial, ini menjadi bantalan bagi mahasiswa yang terancam putus studi akibat keterbatasan ekonomi.
Namun di sisi lain, langkah ini juga memantik diskursus baru: sejauh mana peran personal pejabat publik bisa menjadi substitusi sementara bagi mekanisme negara? Di tengah pertanyaan itu, satu hal jelas—ribuan mahasiswa kini punya harapan baru tanpa harus menunggu siklus anggaran yang panjang.
Di Kendari malam itu, kebijakan tak lagi sekadar wacana. Ia berubah menjadi aksi nyata, dengan satu pesan kuat: ketika sistem melambat, solusi tak harus ikut melambat.(*)
