Pasal 37 mengatur bahwa penjatuhan sanksi dilakukan setelah verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, serta didukung data, informasi, dan dokumen. Artinya, laporan masyarakat maupun hasil pengawasan dapat menjadi bahan untuk menelusuri dugaan pelanggaran.
Kebebasan pers juga mendapat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menjamin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambat atau terhalangnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus dibuktikan melalui unsur perbuatan, kesengajaan, sifat melawan hukum, dan akibat yang ditentukan undang-undang. Pernyataan kontroversial tidak otomatis berarti seluruh unsur pidananya terpenuhi.
Di sisi lain, perhatian Kemendagri terhadap polemik ini sudah dikonfirmasi Inspektorat Jenderal. Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, mengatakan pihaknya sedang menyusun laporan resmi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
“Kami dari inspektorat sedang menyusun laporan ke Pak Menteri,” ujar Harun dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Harun menyebut Mendagri memberikan perhatian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Itjen akan memuat fakta di lapangan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Di tengah polemik tersebut, Tasming Hamid sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers. Namun, bagi KJI Sulsel, permintaan maaf itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan evaluasi kelembagaan.
Edy Basri menegaskan, pers bukan musuh pemerintah. Wartawan bukan bawahan kepala daerah dan media bukan alat untuk membangun citra pejabat.
Pers bekerja untuk kepentingan publik. Kritik, pemberitaan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
“Kalau kepala daerah merasa dirugikan oleh pemberitaan, ada mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan jalur hukum. Bukan dengan ungkapan yang bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keselamatan wartawan,” tegasnya.
KJI Sulsel berharap Kemendagri menjadikan persoalan Parepare sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap kemerdekaan pers di daerah. Sebab, jika seorang kepala daerah dapat dengan mudah melontarkan pernyataan bernada ancaman kepada media, hal itu berpotensi menciptakan iklim yang tidak sehat bagi kebebasan pers.
Kini, publik menunggu bukan hanya laporan Itjen Kemendagri, melainkan juga keberanian pemerintah pusat memastikan bahwa jabatan kepala daerah tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan prinsip demokrasi.
Sebab, seorang wali kota memang memiliki kekuasaan untuk memimpin pemerintahan. Tetapi kekuasaan itu bukan tiket untuk membungkam kritik. (*)
