Makassar, Katasulsel.com – Polemik pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut “halal darah” terhadap media pengkritik pemerintahannya kini memasuki babak baru. Setelah menjadi sorotan publik dan memicu protes kalangan jurnalis, persoalan tersebut mulai mendapat perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, bagi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan, perhatian pemerintah pusat saja belum cukup. Kemendagri didesak tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi harus berani melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran oleh kepala daerah.
Ketua KJI Sulawesi Selatan, Edy Basri, menilai pernyataan seorang wali kota yang menggunakan ungkapan “halal darah” terhadap media pengkritik merupakan persoalan serius. Apalagi, pernyataan itu disampaikan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Edy, jabatan kepala daerah tidak memberikan hak untuk mengintimidasi, menekan, atau menciptakan ketakutan di kalangan insan pers.
“Ini bukan persoalan sederhana. Seorang wali kota harus memahami posisinya sebagai pejabat publik. Media memiliki hak menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukan alasan untuk mengeluarkan pernyataan yang dapat mengancam keselamatan jurnalis,” menjadi penegasan sikap KJI Sulsel.
Edy secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hanya menerima laporan Inspektorat Jenderal, kemudian membiarkan persoalan tersebut berlalu setelah muncul permintaan maaf.
Permintaan maaf, kata dia, patut dihargai. Namun, hal itu tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk mengevaluasi perilaku dan tanggung jawab seorang kepala daerah.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat publik cukup meminta maaf setelah melontarkan pernyataan kontroversial, lalu semuanya dianggap selesai. Kemendagri harus melakukan pemeriksaan secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, berikan sanksi tegas sesuai aturan. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan seorang wali kota,” demikian sikap yang didorong KJI Sulsel.
Desakan KJI tersebut memiliki landasan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Pasal 67, terdapat sejumlah kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di antaranya, huruf b mewajibkan kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d mengharuskan kepala daerah menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Sementara huruf e mewajibkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi Kemendagri untuk menilai apakah perilaku seorang kepala daerah telah sejalan dengan kewajiban jabatannya.
Selain itu, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pengawasan serta penjatuhan sanksi administratif terhadap kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administratif sesuai kategori yang diatur dalam peraturan tersebut.
