TEL AVIV, katasulsel.com — Hasil pemilihan umum parlemen Israel menghadirkan kejutan politik. Benjamin Netanyahu memang berhasil mempertahankan keunggulan politik melalui koalisi sayap kanan yang dipimpinnya. Namun, kemenangan itu belum cukup untuk memastikan dirinya tetap mengendalikan pemerintahan.
Pemilu yang berlangsung pada 27 Oktober 2026 tersebut berakhir tanpa satu pun blok politik memperoleh mayoritas mutlak di parlemen atau Knesset.
Hasil akhir penghitungan suara yang diumumkan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel pada 30 Oktober memperlihatkan persaingan tiga kekuatan politik yang sama-sama memiliki posisi strategis.
Blok pendukung Netanyahu mengamankan 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Adapun partai-partai Arab berhasil mengumpulkan 19 kursi.
Persoalannya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 kursi.
Artinya, Netanyahu masih kekurangan delapan kursi untuk mengamankan mayoritas parlemen. Oposisi bahkan membutuhkan tambahan 13 kursi untuk mencapai angka yang sama.
Di sinilah peta politik Israel menjadi menarik. Partai-partai Arab yang selama ini berada di luar poros utama persaingan justru memperoleh posisi tawar yang sangat menentukan.
Perolehan 19 kursi tersebut menjadi capaian tertinggi partai-partai Arab dalam sejarah pemilu Israel. Mereka terdiri atas Joint List yang memperoleh 11 kursi dan Ra’am dengan delapan kursi.
Secara matematis, jika seluruh partai Arab memberikan dukungan kepada oposisi, gabungan kekuatan tersebut bisa mencapai 67 kursi. Jumlah itu lebih dari cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Namun, politik tidak selalu berjalan mengikuti hitungan kalkulator.
Sejumlah kekuatan dalam kubu oposisi memiliki keberatan terhadap kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab. Perbedaan sikap ini membuat jalan Gadi Eisenkot menuju kursi perdana menteri tidak otomatis menjadi lebih mudah.
Sebaliknya, Netanyahu juga menghadapi persoalan serupa. Ia harus mempertahankan kesetiaan mitra-mitra koalisinya sekaligus mencari tambahan dukungan agar pemerintahan berikutnya tidak berdiri di atas fondasi politik yang rapuh.
Dari hasil perolehan partai, Likud yang dipimpin Netanyahu menjadi partai tunggal terbesar dengan 27 kursi. Sementara Yashar, partai yang dipimpin Eisenkot, memperoleh 21 kursi.
Partai-partai lain yang masuk dalam blok Netanyahu adalah United Torah Judaism dan Otzma Yehudit, masing-masing tujuh kursi, serta Shas dan Religious Zionism yang masing-masing memperoleh enam kursi.
Di kubu Eisenkot, B’Yachad memperoleh 12 kursi, The Democrats delapan kursi, dan Yisrael Beytenu tujuh kursi.
Persaingan ini memperlihatkan bahwa kemenangan dalam pemilu parlemen tidak selalu identik dengan keberhasilan membentuk pemerintahan. Partai dengan perolehan kursi terbesar pun tetap membutuhkan dukungan politik dari kekuatan lain.
Bukan Memilih Presiden
Ada hal menarik yang perlu dipahami dari sistem politik Israel. Pemilu tersebut bukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Israel menggunakan sistem parlementer. Presiden dipilih oleh anggota Knesset dan lebih banyak menjalankan fungsi kenegaraan yang bersifat seremonial. Sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri.
Karena itu, pemilihan parlemen menjadi momentum penting untuk menentukan arah pemerintahan sekaligus siapa yang berpeluang menduduki jabatan perdana menteri.
Setelah hasil pemilu diumumkan, Presiden Isaac Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pada 4 November 2026. Selanjutnya, ia akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai politik sebelum memberikan mandat kepada tokoh yang dinilai memiliki peluang terbesar membentuk pemerintahan.
Anggota Knesset hasil pemilu tersebut dijadwalkan dilantik pada 10 November 2026.
Dengan demikian, pertarungan politik Israel belum benar-benar selesai. Justru babak paling menentukan baru dimulai setelah kotak suara ditutup dan angka-angka perolehan kursi diumumkan.
Netanyahu Masih Punya Peluang
Meski tidak mencapai mayoritas, posisi Netanyahu belum bisa dianggap berakhir.
Keunggulan delapan kursi atas blok oposisi memberinya modal politik untuk memimpin negosiasi pembentukan pemerintahan. Namun, kemampuan mempertahankan koalisi dan mendapatkan dukungan tambahan akan menjadi ujian sesungguhnya.
Opsi pemerintahan persatuan juga berpotensi muncul apabila para elite politik bersedia mengesampingkan perbedaan. Sebaliknya, jika negosiasi menemui jalan buntu, Israel bisa kembali menghadapi kemungkinan pemilu ulang.
Wacana perubahan mekanisme pemilihan perdana menteri secara langsung juga dapat muncul dalam perdebatan politik, meskipun hal itu bukan mekanisme otomatis dalam proses pembentukan pemerintahan saat ini.
Yang jelas, hasil pemilu kali ini mengirimkan pesan bahwa dominasi politik Netanyahu tidak lagi semudah sebelumnya.
Ia masih unggul, tetapi belum memegang kendali penuh.
Sementara Eisenkot memiliki peluang menantang pemerintahan, tetapi juga harus menghadapi persoalan membangun kesepakatan lintas kekuatan politik.
Pada akhirnya, 19 kursi partai-partai Arab menjadi angka yang paling menarik dalam peta politik Israel kali ini.
Bukan karena mereka memenangkan pemilu, melainkan karena suara mereka berpotensi menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan.
Dalam politik parlementer, terkadang bukan pihak dengan kursi terbanyak yang paling menentukan. Justru kelompok yang berada di tengah persaingan bisa menjadi penentu akhir.(*)
