Jakarta, katasulsel.com – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Rabu (6/5/2026), PERMAHI menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan baik untuk jangka panjang, khususnya dalam mengatasi persoalan gizi dan meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda.
Namun di lapangan, pelaksanaannya justru dinilai jauh dari harapan. Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI menilai tata kelola di internal BGN menunjukkan banyak kejanggalan, termasuk dugaan pemborosan anggaran yang bertentangan dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat.
Sorotan paling tajam diarahkan pada proyek pengadaan barang dan jasa. Salah satunya pengadaan tablet jenis Samsung Galaxy Tab Active5 yang nilainya mencapai Rp508,4 miliar. Harga per unit disebut mencapai Rp17,9 juta, jauh di atas harga pasar yang berkisar Rp8 jutaan.
Tak hanya itu, pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan nilai total sekitar Rp915,6 miliar juga dipertanyakan. Menurut PERMAHI, proyek tersebut dinilai tidak memiliki analisis kebutuhan yang jelas, bahkan telah mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga bermasalah sejak tahap perencanaan.
Kritik juga diarahkan pada proyek pembangunan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun yang dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. PERMAHI menilai BGN tidak mampu menunjukkan alasan kedaruratan yang menjadi dasar penggunaan metode tersebut, sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan pemerintah.
Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan juga dinilai belum maksimal. Distribusi disebut belum merata, koordinasi antar pihak masih lemah, hingga kualitas makanan yang diterima siswa kerap menuai keluhan.
PERMAHI menilai kondisi ini berpotensi merusak tujuan besar program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa. Alih-alih menjadi solusi, pelaksanaan yang tidak rapi justru berisiko menimbulkan persoalan baru.
Atas dasar itu, PERMAHI mendesak agar Kepala BGN, Dadan Hindayana, dicopot dari jabatannya. Mereka menilai kepemimpinan di tubuh BGN saat ini tidak menunjukkan arah yang jelas dan dinilai gagal menjalankan mandat Presiden.
Bagi PERMAHI, program sebesar ini tidak boleh dikelola secara sembarangan. Selain menyangkut anggaran negara yang besar, program tersebut juga menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.
Kini, sorotan publik mulai mengarah pada bagaimana pemerintah merespons kritik tersebut. Di tengah harapan besar terhadap program Makan Bergizi Gratis, masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keseriusan dalam pelaksanaannya agar tujuan mulia program tidak sekadar menjadi wacana. (*)
