Makassar, Katasulsel.com – Suasana di UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumiharjo Makassar, Rabu (22/4/2026), terasa berbeda dari biasanya.
Bukan sekadar agenda birokrasi rutin, tapi sudah seperti “arena uji nyali” bagi sembilan pejabat yang kini resmi masuk dalam gelanggang seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II.b Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Di balik meja-meja asesmen dan berkas tebal administrasi, ada tensi yang tak bisa disembunyikan: persaingan terbuka, ketat, dan tanpa jaminan nama besar akan otomatis lolos.
Empat kursi strategis yang diperebutkan bukan jabatan biasa: Kepala BKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Dispora-Pariwisata, hingga Kepala Dinas Kesehatan. Empat titik kendali yang menentukan arah “mesin birokrasi” Sidrap ke depan.
Dan, yang menarik, bukan hanya pejabat lokal yang akan berkompetisi, tapi juga pejabat-pejabat dari luar. Salah satunya Muhammad Aries Yasin dari Enrekang. Aries Yasin adalah putra daerah (Sidrap)
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, yang membuka langsung kegiatan itu, menegaskan bahwa proses ini bukan panggung formalitas, melainkan “medan pembuktian”.
“Anda adalah putra-putri terbaik Sidrap. Tapi di sini, bukan nama yang berbicara—melainkan kemampuan. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil,” tegasnya, memberi sinyal bahwa semua peserta berdiri di garis start yang sama.
Namun di balik kalimat motivatif itu, tersimpan pesan yang lebih dalam: tidak ada ruang nyaman, tidak ada kursi yang aman.
Sekretaris Daerah Sidrap sekaligus Ketua Pansel, Andi Rahmat Saleh, mendampingi jalannya pembukaan. Hadir pula Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, yang menyebut tahap ini sebagai “perang pertama” para kandidat.
“Assessment Center ini bukan sekadar tes. Ini pengukuran ilmiah, valid, dan objektif. Di sinilah karakter, logika, dan ketahanan pejabat diuji,” ujarnya, menegaskan bahwa hasil tidak bisa dipengaruhi oleh faktor di luar kompetensi.
Ia bahkan menambahkan, sistem multi-asesor yang melibatkan delapan penilai untuk sembilan peserta dirancang agar tidak ada ruang bias. “Tidak ada dominasi satu suara. Semua harus berbicara dengan data,” katanya.
