Mamuju, katasulsel.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Antrean panjang kendaraan, terutama truk, terlihat mengular di SPBU Benteng, Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Minggu (14/6/2026).
Sejak pagi hari, puluhan kendaraan sudah memadati area SPBU. Bahkan sebagian antrean meluber hingga ke bahu Jalan Poros Tobadak. Truk-truk angkutan barang tampak mendominasi barisan, disusul mobil pribadi, bus, dan sepeda motor.
Fenomena tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pasalnya, antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi disebut bukan lagi terjadi sekali dua kali, melainkan berulang dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah warga mulai mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan distribusi BBM bersubsidi untuk kepentingan bisnis sehingga pasokan yang seharusnya dinikmati masyarakat menjadi terbatas.
“Kalau hanya karena banyak kendaraan, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau antrean seperti ini terus terjadi dan BBM sering sulit didapatkan, tentu masyarakat bertanya-tanya. Jangan sampai ada yang bermain di belakang distribusi BBM subsidi,” ujar seorang warga Tobadak yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kecurigaan serupa juga disampaikan warga lainnya. Mereka menilai aparat penegak hukum perlu turun tangan melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada praktik penyelewengan yang menyebabkan BBM bersubsidi menjadi langka di pasaran.
Menurut warga, pola antrean yang didominasi kendaraan tertentu perlu menjadi perhatian serius. Apalagi pemerintah setiap tahun mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar agar masyarakat kecil dapat memperoleh BBM dengan harga terjangkau.
“Kami berharap polisi melakukan pengecekan. Kalau memang distribusinya normal, tentu masyarakat bisa tenang. Tetapi kalau ada oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi, harus ditindak tegas,” kata warga lainnya.
Sementara itu, seorang petugas SPBU mengakui antrean panjang memang kerap terjadi pada pagi hingga siang hari karena tingginya permintaan masyarakat.
Meski demikian, warga menilai alasan tingginya permintaan belum sepenuhnya menjawab persoalan kelangkaan yang berulang. Mereka mendesak Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian untuk mengaudit jalur distribusi BBM bersubsidi serta menelusuri kemungkinan adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
Masyarakat berharap langkah cepat dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak, bukan justru menghilang di tengah tingginya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha kecil.(*)
