Makassar, katasulsel.com — Acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP Sulawesi Selatan), Mardiyanto Arif Rakhmadi, di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (19/6/2026), menyisakan satu sorotan yang menarik perhatian dari arah Kabupaten Pinrang.
Bukan hanya soal seremoninya, tetapi tentang pesan yang disampaikan di balik forum resmi tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyoroti satu hal yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka: peran “di balik layar” lembaga pengawasan dalam menentukan arah berhasil atau tidaknya program pembangunan di daerah.
Di tengah acara yang dihadiri para kepala daerah dan Forkopimda Sulawesi Selatan, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari sistem utama yang menjaga agar pembangunan tidak melenceng dari tujuan.
Namun justru dari ruang itulah, pernyataan Sekda Pinrang menjadi menarik perhatian.
Ia menilai, keberadaan BPKP bukan hanya soal audit atau pemeriksaan anggaran, tetapi juga “pendampingan senyap” yang sering tidak terlihat publik, namun sangat menentukan kualitas jalannya pemerintahan daerah.
“Keberadaan BPKP sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, memastikan program berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.
Pernyataan ini memunculkan satu pertanyaan di kalangan pengamat: sejauh mana sebenarnya peran lembaga pengawasan ikut membentuk arah kebijakan pembangunan di daerah tanpa banyak disadari publik?
Di balik itu, Gubernur Sulsel juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menjaga agar program pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga tepat sasaran dan memberi dampak langsung ke masyarakat.
Namun bagi Pinrang, sorotan utama bukan hanya pada pengukuhan itu sendiri, melainkan pada satu pesan yang mengemuka: bahwa di balik setiap program daerah, ada sistem pengawasan yang bekerja senyap—dan justru di sanalah kualitas pemerintahan sering ditentukan.
Dengan dinamika ini, publik Pinrang kini bisa bertanya lebih jauh: sejauh mana pengawasan yang “tidak terlihat” itu sebenarnya ikut mempengaruhi arah pembangunan di daerah mereka sendiri? (*)
