Penyerapan anggaran yang tinggi tidak otomatis menjamin hasil pembangunan yang baik. Sebaliknya, realisasi yang belum maksimal juga perlu dilihat berdasarkan jenis program, jadwal pelaksanaan, dan alasan anggaran belum terserap.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan posisi di tingkat nasional. Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sepadan.
Pengawasan juga penting. Pekerjaan yang selesai harus memenuhi standar. Program yang dijalankan harus menjawab kebutuhan. Sementara kegiatan yang belum mencapai target perlu dievaluasi agar hambatannya tidak terus berulang.
Ukuran keberhasilan ada pada masyarakat
Bagi masyarakat Sidrap, angka 73,29 persen akan semakin bermakna apabila dapat dihubungkan dengan perubahan yang nyata.
Misalnya, petani memperoleh akses pengairan yang lebih baik, infrastruktur desa semakin layak, pelayanan publik menjadi lebih cepat, atau program pemberdayaan ekonomi menghasilkan manfaat yang terukur.
Itulah yang membuat capaian administratif menjadi relevan bagi kehidupan warga.
Pemerintah Kabupaten Sidrap masih memiliki pekerjaan untuk menjaga agar pelaksanaan program prioritas berlangsung efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi mengenai program, anggaran, serta hasil pelaksanaannya akan membantu publik menilai kemajuan secara lebih objektif.
Pada akhirnya, peringkat keempat nasional merupakan satu potret kinerja anggaran, bukan garis finis pembangunan.
Angka realisasi boleh menjadi kabar baik. Namun, ukuran yang paling dekat dengan masyarakat tetap sederhana: apakah jalan menjadi lebih baik, pelayanan semakin mudah, ekonomi warga bergerak, dan kebutuhan dasar semakin terpenuhi?
Sebab, APBD yang berhasil bukan hanya APBD yang uangnya sudah dibelanjakan. Lebih dari itu, APBD harus mampu mengubah anggaran menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (*)
