Buton Utara, Katasulsel.com — Polemik yang terus bergulir di Kabupaten Buton Utara kini memasuki babak baru. Setelah memicu perdebatan di tengah masyarakat dan dikabarkan menimbulkan korban, desakan agar pemerintah pusat turun tangan mulai menguat.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Buton Utara, Ahmad Afif Darvin, meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia tidak hanya memantau dari jauh, tetapi turun langsung melihat situasi yang berkembang di daerah tersebut.
Menurut Afif, persoalan yang terjadi saat ini telah melampaui sekadar perbedaan pandangan administratif. Ia menilai dinamika yang berkembang berpotensi memunculkan gesekan sosial apabila tidak segera diselesaikan secara objektif dan berkeadilan.
“BKN harus hadir dan melihat langsung fakta di lapangan. Sebab salah satu tuntutan yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan BKN. Jangan sampai persoalan ini menjadi contoh buruk yang kemudian terulang di daerah lain,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Buton Utara. Menurut Afif, situasi yang berkembang telah menguji kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas birokrasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Ia menegaskan, seorang kepala daerah tidak cukup hanya mengeluarkan instruksi atau pernyataan resmi. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh perangkat pemerintahan bergerak dalam satu arah kebijakan yang jelas dan konsisten.
“Di sinilah kepemimpinan diuji. Masyarakat ingin melihat bagaimana pemerintah mampu menyelesaikan persoalan, bukan sekadar meresponsnya,” katanya.
Afif juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja pejabat yang dinilai tidak mampu mengelola persoalan secara efektif. Menurutnya, setiap jabatan publik harus diukur dari kemampuan menghadirkan solusi dan menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan turut diarahkan ke sektor pendidikan yang disebut menjadi salah satu bidang yang terdampak oleh dinamika yang berkembang.
Ia menilai kebijakan pendidikan harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh berubah-ubah mengikuti kepentingan tertentu karena dampaknya langsung dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat luas.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara konsisten dan bebas dari kepentingan yang dapat mengganggu proses pembelajaran,” tegasnya.
Selain meminta evaluasi internal pemerintah daerah, Afif juga mendorong DPRD Buton Utara menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, ia meminta aparat penegak hukum mengusut secara profesional setiap insiden yang menimbulkan korban.
“Apabila terdapat unsur pelanggaran hukum, prosesnya harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan siapa pun yang terlibat,” ujarnya.
Afif juga mengajak seluruh unsur pimpinan daerah, termasuk Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati, untuk aktif membangun komunikasi serta mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang berkembang.
Baginya, polemik yang saat ini terjadi bukan sekadar persoalan birokrasi, melainkan ujian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik di Buton Utara.
Dengan desakan yang kini mengarah kepada BKN dan lembaga pengawas lainnya, masyarakat menunggu apakah polemik yang terus bergulir ini akan segera menemukan titik terang atau justru memasuki fase yang lebih kompleks dalam waktu dekat.(asman ode)
