Makassar, katasulsel.com — Kontestasi menuju kursi Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan memasuki fase krusial.
Peta politik internal kini mengerucut pada dua figur utama, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Andi Ina Kartika Sari.
Keduanya bukan sekadar kandidat, melainkan representasi dua poros kekuatan yang tengah beradu pengaruh dalam orbit kekuasaan partai.
Di balik menguatnya dua nama ini, tersimpan satu variabel penentu yang tak bisa diabaikan: restu Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Dalam tradisi politik Golkar, legitimasi struktural sering kali lebih dominan dibanding sekadar dukungan akar rumput. Di sinilah konsep top-down endorsement memainkan peran vital.
Pertemuan masing-masing kandidat dengan Ketua Umum menjadi sinyal kuat bahwa pertarungan tidak lagi berada di level penjajakan, melainkan sudah masuk fase clearance politik.
Artinya, kandidat yang maju bukan hanya soal elektabilitas internal, tetapi juga soal chemistry dengan pusat kekuasaan partai.
Sementara itu, dinamika di tingkat DPD II menghadirkan ironi tersendiri. Dukungan terhadap Munafri Arifuddin (Appi) yang sebelumnya solid justru terjebak dalam realitas politik struktural.
Ini mencerminkan adanya gap antara aspirasi daerah dan keputusan elite—fenomena klasik dalam partai berbasis komando seperti Golkar.
Dalam bahasa politik, situasi ini bisa disebut sebagai tarik-menarik antara “demokrasi prosedural” dan “oligarki partai.” DPD II boleh bersuara, namun keputusan final tetap berada di tangan pusat sebagai ultimate decision maker.
Plt pengurus Golkar Sulsel sendiri mengakui bahwa Musda kali ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum konsolidasi besar.
Targetnya jelas: mengembalikan dominasi Golkar sebagai mesin politik pemenang di Sulawesi Selatan.
……………
Namun pertanyaannya, apakah konsolidasi ini akan melahirkan soliditas atau justru meninggalkan residu konflik?
Dalam teori politik, kontestasi yang terlalu bergantung pada restu elite berpotensi menciptakan silent dissent di akar rumput. Loyalitas bisa terlihat di permukaan, tetapi belum tentu solid di bawah.
Di sisi lain, munculnya hanya dua kandidat juga bisa dibaca sebagai strategi streamlining power—menyederhanakan konflik agar tidak melebar.
Ini lazim dilakukan untuk menjaga stabilitas internal menjelang agenda politik yang lebih besar, termasuk Pemilu.
Musda Golkar Sulsel pun diprediksi bukan sekadar ajang pemilihan, melainkan panggung uji kekuatan jaringan, loyalitas kader, serta kemampuan membaca arah angin politik nasional.
Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih, satu hal tak bisa dihindari: tantangan utamanya bukan memenangkan kursi, tetapi merawat kohesi internal di tengah dinamika politik yang sarat kepentingan.
Karena dalam politik, kemenangan tanpa konsolidasi hanyalah awal dari konflik berikutnya. (*)
