Wajo, katasulsel.com — Hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah memasuki babak baru di Kabupaten Wajo. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare bersama Pemerintah Kabupaten Wajo resmi memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang membuka ruang kolaborasi lebih luas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kesepakatan strategis tersebut mengemuka dalam audiensi resmi yang dipimpin Rektor IAIN Parepare, Prof. Hj. Darmawati, bersama jajaran pimpinan kampus di Kantor Bupati Wajo, Sengkang, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan itu tidak sekadar membahas persiapan penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang akan diterjunkan pada Juli mendatang. Lebih dari itu, kedua institusi menyatukan visi untuk membangun ekosistem kolaborasi yang mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat melalui implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.
Rombongan IAIN Parepare disambut langsung oleh Bupati Wajo H. Andi Rosman bersama jajaran pemerintah daerah. Sejumlah camat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Wajo juga turut hadir sebagai bagian dari kesiapan daerah menjadi mitra pengabdian mahasiswa di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Darmawati menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tridarma, mulai dari pendidikan, riset akademik hingga program pengabdian yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada pelaksanaan KKN semata, tetapi berkembang menjadi kemitraan berkelanjutan dalam penguatan sumber daya manusia, pengembangan penelitian terapan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung,” ujar Prof. Darmawati.
Sementara itu, Bupati Wajo H. Andi Rosman menyambut positif langkah strategis yang dibangun IAIN Parepare. Ia menilai kehadiran mahasiswa dan civitas akademika merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis pengetahuan.
Pemkab Wajo, kata dia, siap menjadi laboratorium sosial bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan akademik.
“Kami siap menerima mahasiswa KKN dan mendukung seluruh program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Puncak agenda ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Wajo dan IAIN Parepare.
Dokumen kerja sama tersebut menjadi payung hukum bagi pengembangan berbagai program bersama, mulai dari pelaksanaan KKN, penelitian kolaboratif, penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat, pengembangan inovasi daerah, hingga hilirisasi hasil kajian akademik yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan publik.
Melalui kesepakatan ini, kampus dan pemerintah daerah diharapkan mampu membangun model kemitraan yang produktif, di mana hasil riset tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat.
Audiensi kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara pimpinan IAIN Parepare, Bupati Wajo, dan para camat yang hadir. Momentum tersebut menjadi simbol dimulainya kerja sama yang lebih erat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan di Kabupaten Wajo. (*)
