Bone, Katasulsel.com – Sebelum Pelabuhan Bajoe dikenal sebagai salah satu pintu transportasi laut di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun, jauh sebelum jalur perdagangan modern berkembang, Pelabuhan Pallime di Kecamatan Cenrana pernah menjadi simpul penting pengangkutan hasil bumi masyarakat Bugis.
Pallime berada di tepian Sungai Cenrana, jalur air yang menghubungkan kawasan Danau Tempe dan Danau Sidenreng dengan Teluk Bone. Posisi ini membuat hasil pertanian dari pedalaman dapat diangkut menuju pesisir untuk diperdagangkan.
Buku Awal Kebangkitan dan Keruntuhan Pelabuhan Pallime di Bone karya Taufik Ahmad dan Syahrir Kila yang diterbitkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar pada 2016 mencatat, Pallime berkembang pesat setelah dikuasai pemerintah kolonial Belanda pada 1905. Perkembangannya bahkan disebut melampaui Pelabuhan Bajoe.
Namun, peran Pallime kemudian menyusut. Perubahan jalur transportasi dan kondisi Sungai Cenrana ikut memengaruhi keberlangsungan aktivitas pelabuhan yang pernah menjadi bagian penting perdagangan di Bone.
Sungai Cenrana Menghubungkan Pedalaman dan Pesisir
Sungai Cenrana menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan Pallime. Menurut buku Ahmad dan Kila, jalur air ini telah digunakan sebagai lalu lintas perdagangan sejak abad ke-16.
Sungai tersebut menghubungkan wilayah sekitar Danau Tempe dan Danau Sidenreng dengan kawasan muara Teluk Bone. Melalui jalur itu, hasil bumi dari wilayah pedalaman dapat dibawa ke pelabuhan untuk kemudian dikirim ke daerah lain.
Pallime tumbuh sebagai tempat bongkar muat komoditas pertanian, terutama beras. Aktivitas tersebut membuat pelabuhan memiliki fungsi ekonomi sekaligus strategis bagi wilayah Bone.
Jaringan sungai juga menjadikan Pallime bagian dari sistem perdagangan yang menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ketika penguasaan wilayah berubah pada awal abad ke-20, posisi pelabuhan ini menarik perhatian pemerintah kolonial.
Belanda Mengembangkan Pelabuhan Setelah 1905
Penguasaan Belanda atas Pallime berkaitan dengan penaklukan Kerajaan Bone pada 1905. Penelitian Yulia Hastuti, Ahmadin, dan Fitra Widya Wati dalam jurnal Attoriolong pada 2025 menjelaskan bahwa sumber daya alam, terutama beras, menjadi salah satu daya tarik Belanda untuk menguasai kawasan tersebut.
Meski penguasaan berlangsung pada 1905, penerapan kebijakan pemerintahan kolonial secara lebih menyeluruh baru berjalan pada 1908. Pelabuhan dan pasar menjadi sasaran penting kebijakan sosial ekonomi Belanda.
Pemerintah kolonial membangun fasilitas untuk menunjang perdagangan. Buku Ahmad dan Kila mencatat keberadaan gudang barang, pabrik penggilingan padi, dan gedung minyak di kawasan pelabuhan.
Pembangunan tersebut mendorong perkembangan aktivitas pelayaran dan perdagangan. Namun, pertumbuhan itu juga berkaitan dengan kepentingan kolonial dalam mengendalikan distribusi hasil bumi dan sumber daya wilayah Bone.
Mengapa Pallime Akhirnya Meredup?
Kemunduran Pallime tidak terjadi semata-mata karena berakhirnya pemerintahan Belanda. Buku Ahmad dan Kila mencatat bahwa perkembangan transportasi darat dan pergeseran pusat kegiatan ekonomi ikut mengurangi peran pelabuhan tradisional tersebut.
Pendangkalan Sungai Cenrana juga disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan jalur pelayaran Pallime. Kondisi sungai penting bagi pelabuhan yang mengandalkan transportasi air untuk mengangkut barang dari pedalaman menuju pesisir.
Selain perubahan transportasi dan kondisi geografis, situasi politik serta keamanan turut membentuk perjalanan pelabuhan ini. Berbagai perubahan tersebut membuat Pallime tidak lagi memiliki posisi ekonomi seperti pada masa perkembangannya.
Penelitian Hastuti dan rekan-rekannya mencatat 1942 sebagai akhir pemerintahan kolonial Belanda di Pallime, bersamaan dengan masuknya Jepang dan kemunduran pelabuhan.
Riwayat Pallime memperlihatkan bagaimana jalur sungai pernah menjadi penopang perdagangan di Bone. Ketika kondisi jalur air dan sistem transportasi berubah, pelabuhan yang dahulu ramai mengangkut hasil bumi itu perlahan kehilangan perannya. (*)
