Wajo, katasulsel.com — Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD Wajo, Selasa (5/5/2026), bukan sekadar agenda formal. Di balik penyerahan rekomendasi LKPJ Tahun 2025, terselip pengakuan terbuka dari pemerintah daerah bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Bupati Andi Rosman bersama Wakil Bupati Baso Rahmanuddin hadir langsung dalam rapat yang dipimpin pimpinan DPRD.
Sejumlah unsur Forkopimda dan anggota dewan ikut menyaksikan jalannya forum yang menjadi momen evaluasi kinerja pemerintah daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati tidak menutup-nutupi kondisi yang ada. Ia menyebut rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan, tapi “alarm” penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD menjadi penyeimbang agar jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.
Menariknya, salah satu sorotan utama justru datang dari urusan anggaran, hal yang sering kali luput dari perhatian publik.
Pemerintah daerah mengakui adanya selisih dalam anggaran gaji dan tunjangan ASN. Selisih ini sebenarnya disiapkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi kenaikan gaji.
Namun di lapangan, kebijakan ini berdampak pada distribusi anggaran yang tidak maksimal.
Artinya, ada pos-pos kegiatan yang tidak berjalan optimal karena sebagian anggaran “ditahan” untuk berjaga-jaga.
Di sinilah letak sisi menariknya. Kebijakan yang dimaksudkan untuk antisipasi justru memunculkan efek domino pada efisiensi penggunaan anggaran.
Ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan daerah tidak hanya soal jumlah, tapi juga soal ketepatan penempatan.
Bupati pun mengakui bahwa tahun 2025 penuh dengan tantangan. Tidak semua program berjalan sesuai harapan. Ada celah yang perlu diperbaiki, ada strategi yang harus disusun ulang.
Ke depan, tekanan justru akan semakin besar. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan pelayanan publik, menyelesaikan persoalan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.
Di tengah tantangan itu, Bupati menekankan pentingnya hubungan yang solid antara eksekutif dan legislatif. Tanpa kerja sama yang baik, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.
Rapat ini pada akhirnya bukan hanya soal laporan tahunan.
Ia menjadi cermin bagaimana pemerintah melihat dirinya sendiri—apakah sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu banyak pembenahan.
Bagi masyarakat, momen seperti ini penting untuk diperhatikan. Karena dari sinilah arah kebijakan ke depan ditentukan, termasuk bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. (*)
