Sidrap, Katasulsel.com — Kalender sudah menunjukkan 20 Oktober 2026. Tahun anggaran tinggal menyisakan waktu sekitar dua bulan. Di atas meja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), ada dua angka yang kini menjadi perhatian: Rp441 miliar belanja yang belum terealisasi dan Rp59 miliar target pendapatan asli daerah yang belum tercapai.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, tak ingin waktu yang tersisa berlalu begitu saja.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempercepat pekerjaan. Bukan sekadar mengejar angka serapan, tetapi memastikan program yang sudah direncanakan benar-benar berjalan dan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Syaharuddin saat memimpin Coffee Morning di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Selasa (20/10/2026). Ia didampingi Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh.
Rp834 Miliar Sudah Terealisasi
Mari melihat hitung-hitungannya.
APBD Perubahan Sidrap 2026 mencapai Rp1,275 triliun. Hingga 6 Oktober, realisasi belanja tercatat Rp834 miliar atau sekitar 73 persen.
Dengan perhitungan tersebut, masih ada sekitar Rp441 miliar, setara 27 persen anggaran, yang harus dituntaskan pelaksanaannya.
Waktu yang semakin sempit membuat setiap OPD perlu mengukur ulang kecepatan kerja. Program yang mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Belanja yang belum mendesak perlu ditinjau kembali.
“Hari ini 20 Oktober 2026, sudah masuk di Triwulan keempat. Maka tentu kegiatan Triwulan keempat ini merupakan akhir masa kegiatan kita, terutama di Perda APBD tahun anggaran,” kata Syaharuddin.
Pesannya jelas: jangan sampai anggaran sudah disediakan, tetapi pelaksanaan program justru tertinggal oleh kalender.
PAD Masih Kurang Rp59 Miliar
Tantangan kedua datang dari sisi pendapatan.
Target PAD Sidrap dipatok Rp243 miliar. Realisasinya baru Rp184 miliar. Artinya, masih ada selisih sekitar Rp59 miliar yang perlu dikejar.
Bupati meminta OPD penghasil PAD, termasuk kecamatan, tidak menunggu waktu semakin habis untuk meningkatkan penerimaan. Capaian pendapatan juga harus menjadi bagian dari penilaian kinerja setiap perangkat daerah.
Bagi Syaharuddin, target bukan sekadar angka yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
“Kalau sekadar ditulis tidak dicapai itu hanya khayalan, tapi kalau ditulis dan bisa dicapai bahkan over, itu namanya prestasi kinerja,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa ukuran kinerja bukan hanya menyusun target, melainkan membuktikan bahwa target tersebut bisa dicapai.
Mencari Uang Pembangunan di Luar Daerah
Syaharuddin juga meminta OPD tidak menjadikan APBD kabupaten sebagai satu-satunya sumber pembiayaan program.
Setiap perangkat daerah didorong aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Usulan yang disiapkan dengan baik dapat membuka peluang dukungan program dan anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Di sisi lain, ia menekankan kedisiplinan pegawai, efektivitas kerja, dan koordinasi antarlembaga. Ego sektoral harus dikurangi agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Untuk pelayanan publik, Bupati meminta kecamatan, kelurahan, dan OPD terkait menghadirkan layanan yang mudah, cepat, serta bebas dari praktik transaksional.
“Pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mudahkan mereka, jangan persulit, jangan transaksional,” tandasnya.
Coffee Morning tersebut dihadiri jajaran staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, direktur rumah sakit, camat, lurah, kepala puskesmas, serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Sidrap.
Pada akhirnya, ada tiga angka yang layak terus dipantau menjelang tutup tahun: 73 persen realisasi belanja, Rp441 miliar sisa anggaran, dan Rp59 miliar kekurangan target PAD.
Angka-angka itu akan menjadi ujian bagi kinerja birokrasi Sidrap. Sebab, anggaran yang baik bukan hanya anggaran yang terserap, melainkan anggaran yang berubah menjadi jalan yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, dan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Berita Terbaru Katasulsel
