Syahar Ingin Perubahan di Sidrap

Bukan ini dan itu. Bupati Sidrap di Sulsel ini hanya ingin suatu perubahan

Oleh: Edy Basri

Piala bisa dipajang di lemari. Piagam bisa dibingkai di dinding kantor. Iya kan?

Tetapi, apakah penghargaan bisa membuat harga kebutuhan lebih terjangkau?

Apakah bisa membuat anak-anak lebih mudah bersekolah, petani lebih sejahtera, dan warga lebih gampang mendapatkan layanan kesehatan?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang mengemuka ketika Syaharuddin Alrif atau Syahar, berbicara dalam podcast A-Talk yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Selasa, 3 November 2026.

Duduk di hadapan presenter Afrin Dwimeyriana, Syahar tidak hanya membicarakan penghargaan yang baru diraih Sidrap.

Ia justru menjelaskan bagaimana pemerintah daerah seharusnya memaknai sebuah keberhasilan.

Sidrap sebelumnya meraih Anugerah Cita Negeri 2026 kategori Cita Daerah Sejahtera dan Sehat dari salah satu televisi nasional. Sebuah pengakuan yang tentu membanggakan.

Namun, bagi Syahar, penghargaan bukan garis finis.

Ia justru menempatkannya sebagai pengingat bahwa pekerjaan pemerintah masih panjang. Sebab, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari berapa banyak penghargaan yang berhasil dibawa pulang.

Ukuran sesungguhnya ada di tengah masyarakat.

“Definisi keberhasilan mendapatkan penghargaan tentu bagaimana kita sebagai pemerintah mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Syahar

Kalimat itu menjadi benang merah perbincangan yang berlangsung lebih dari satu jam.

Baginya, pemerintah tidak boleh hanya sibuk menyusun program, membuat laporan, lalu merasa berhasil karena angka-angka terlihat bagus. Masyarakat harus benar-benar merasakan hasilnya.

Jalan yang lebih baik harus memudahkan aktivitas warga. Pendidikan harus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk maju. Layanan kesehatan harus bisa dijangkau. Ekonomi masyarakat harus tumbuh.

“Keberadaan pemerintah harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Itu merupakan standar minimal yang harus kita penuhi,” katanya.

Ada satu gagasan yang juga ditekankan Syaharuddin: pemerintah sesungguhnya adalah penerima amanah.

Artinya, jabatan bukan tiket untuk menikmati kekuasaan. Ia adalah tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat.

Cara pandang itu pula yang menjadi dasar pemerintahannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan kemiskinan, dan memperkuat pelayanan publik.

Dalam dialog tersebut, Syaharuddin menyebut Sidrap sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan relatif rendah di Sulawesi Selatan.

Capaian itu menjadi modal, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas dan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak warga.

Sebab, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis membuat semua keluarga hidup lebih baik. Di sinilah kebijakan pemerintah diuji: apakah pertumbuhan itu membuka pekerjaan, menggerakkan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat?

Pembicaraan kemudian bergerak ke soal inovasi daerah.

Bagi Sidrap, inovasi bukan sekadar istilah yang terdengar modern dalam dokumen pemerintahan. Inovasi harus menjadi cara untuk membuat pelayanan lebih efektif, birokrasi lebih responsif, dan potensi lokal lebih produktif.

Pemerintah daerah juga berupaya membuka ruang kreativitas bagi generasi muda agar mereka tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi ikut menciptakan perubahan.

Di tengah persaingan antardaerah, kemampuan berinovasi menjadi penting. Daerah tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki. Harus ada cara baru untuk mengolah potensi tersebut menjadi nilai ekonomi dan kesejahteraan.

Keikutsertaan Syaharuddin dalam A-Talk sekaligus menjadi kesempatan bagi Sidrap memperkenalkan pengalaman pembangunan kepada daerah lain. Forum Apkasi itu menjadi ruang berbagi praktik baik, sekaligus tempat pemerintah kabupaten saling belajar.

Bupati hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mahluddin Sam, Kepala Bapperida Herwin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Fandy Anshary, Kepala Bidang Humas IKP Achmad Dagri Ramadhan, serta Koordinator Pendamping Inovasi Bapperida Sidrap Muhammad Ammar.

Podcast tersebut berlangsung di The Bellagio Boutique Mall, Jakarta Selatan.

Pada akhirnya, percakapan itu membawa kita kembali pada satu hal sederhana: penghargaan memang layak dirayakan, tetapi kesejahteraan warga jauh lebih penting untuk diperjuangkan.

Sebab, masyarakat tidak setiap hari melihat piala yang tersimpan di kantor bupati.

Mereka lebih sering berhadapan dengan jalan yang dilalui, sekolah tempat anak-anak belajar, fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, dan penghasilan yang harus cukup untuk menghidupi keluarga.

Di situlah keberhasilan pemerintah benar-benar diuji.

Piala boleh menjadi kebanggaan. Tetapi perubahan hidup masyarakatlah yang seharusnya menjadi warisan pembangunan. (*)