Sidrap, katasulsel.com — Pendidikan anak tidak seharusnya baru dimulai ketika mereka mengenakan seragam sekolah dasar. Fondasinya justru perlu dibangun jauh lebih awal, saat anak berada pada usia prasekolah.
Pesan itulah yang dibawa Bunda PAUD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Haslindah Syaharuddin, saat menggerakkan sosialisasi Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di UPT SMP Negeri 2 Pangsid itu menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini sekaligus mendukung cita-cita wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Sidrap.
Haslindah mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga kabupaten, untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar sebelum memasuki sekolah dasar.
Menurutnya, pendidikan prasekolah bukan sekadar persiapan mengenal huruf dan angka. Fase tersebut menjadi masa penting untuk membangun kecerdasan, karakter, serta akhlak anak.
“Selama ini kami mengampanyekan wajib belajar 13 tahun. Ini salah satu rangkaian kita, kita mulai dengan wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah,” kata Haslindah.
Ketua TP PKK Sidrap itu menegaskan, pendidikan usia dini merupakan fondasi awal bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan hanya karena kurangnya informasi atau lemahnya jangkauan program.
“Pendidikan usia dini ini merupakan pondasi awal kecerdasan anak kita dan untuk berakhlak mulia,” ujarnya.
Haslindah berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Bunda PAUD di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan diminta mengambil peran aktif agar program benar-benar menjangkau keluarga dan anak-anak di wilayah masing-masing.
Dukungan terhadap gerakan itu disampaikan Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang hadir sebagai pemateri. Ia memaparkan langkah pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menangani anak-anak yang belum bersekolah.
Menurut Syaharuddin, pendataan menjadi salah satu pekerjaan awal yang harus dilakukan. Pemerintah perlu mengetahui siapa saja anak yang belum mengakses pendidikan dan apa penyebabnya.
“Yang mau dikerja itu anak tidak sekolah, mau dituntaskan supaya anak tersebut bersekolah,” tegasnya.
Persoalan anak tidak bersekolah, kata dia, tidak cukup diselesaikan dengan imbauan. Pemerintah perlu mengetahui hambatan yang dihadapi setiap keluarga agar penanganannya tepat sasaran.
Selain pendataan, Pemkab Sidrap juga menyiapkan pembenahan sarana pendidikan PAUD dan taman kanak-kanak. Fasilitas belajar yang layak dan nyaman dinilai penting untuk mendukung proses tumbuh kembang anak.
“Sekolah-sekolah PAUD dan TK mau kita renovasi supaya bagus, supaya anak nyaman belajarnya, anak bisa bertumbuh kembang,” jelas Syaharuddin.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengajak guru, Bunda PAUD desa dan kelurahan, serta masyarakat ikut memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan.
Ia meminta warga segera melaporkan apabila menemukan anak di lingkungan sekitar yang belum bersekolah.
“Kalau ada anak tetangga kita yang tidak bersekolah, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti. Kita cari tahu apa kendalanya, sehingga bisa dibantu,” ujar Nurkanaah.
Menurut Ketua PGRI Sidrap tersebut, penyebab anak tidak bersekolah bisa beragam. Ada yang terkendala kondisi keluarga, akses, maupun faktor lainnya. Karena itu, informasi dari masyarakat dibutuhkan agar pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan atau intervensi yang sesuai.
Nurkanaah menegaskan, keberhasilan wajib belajar tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan sekolah. Kepedulian keluarga serta lingkungan sekitar juga menentukan apakah setiap anak memperoleh hak pendidikannya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sidrap Sirajuddin, Bunda PAUD kecamatan, Bunda PAUD desa dan kelurahan, kepala SMP se-Kabupaten Sidrap, PKG Satuan PAUD, koordinator wilayah, serta para pengawas.
Gerakan wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah kini menghadirkan pekerjaan yang lebih konkret bagi Sidrap: mendata anak yang belum bersekolah, memastikan akses layanan PAUD, memperbaiki fasilitas, dan menggerakkan masyarakat.
Sebab, target wajib belajar 13 tahun tidak akan tercapai hanya dengan menambah angka partisipasi pendidikan. Langkah pertamanya adalah memastikan setiap anak mendapat kesempatan memulai perjalanan belajar sejak usia dini. (*)
