Kendari, katasulsel.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memainkan jurus klasik namun tetap relevan: menyerang akar persoalan pendidikan dari sisi biaya. Tahun 2026, anggaran sebesar Rp1,93 miliar digelontorkan khusus untuk beasiswa siswa kurang mampu.
Angka itu bukan sekadar nominal. Ia adalah pesan politik anggaran: pendidikan tetap jadi prioritas, bahkan saat ruang fiskal mulai mengetat.
Di balik kebijakan ini, ada satu target yang ingin dipukul telak—angka putus sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendari, Saemina, menegaskan program ini dirancang untuk menjangkau kelompok paling rentan dalam sistem pendidikan. Ratusan siswa dari berbagai jenjang—mulai TK, SD hingga SMP—masuk dalam radar penerima bantuan.
Distribusinya tidak sembarangan. Data disisir, kriteria diperketat. Bahkan, ada garis pembatas tegas: penerima beasiswa ini tidak boleh tumpang tindih dengan program bantuan pusat seperti PIP dan KIP.
Di sini, Pemkot Kendari terlihat mencoba bermain di wilayah “celah kebijakan”—mengisi ruang yang belum sepenuhnya tercover oleh negara.
Secara teknis, langkah ini mencerminkan pendekatan “targeted intervention”. Bukan sekadar membagi bantuan, tetapi memastikan setiap rupiah jatuh pada titik yang paling membutuhkan.
Namun, lebih dari itu, kebijakan ini juga mencerminkan tekanan yang selama ini mengemuka. DPRD Kendari sebelumnya sudah memberi sinyal keras: beasiswa harus tepat sasaran, bukan sekadar formalitas anggaran.
Artinya, program ini bukan hanya soal bantuan pendidikan, tapi juga ujian integritas birokrasi.
Menariknya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mulai terasa di berbagai daerah, Kendari justru tetap “menjaga nyala” sektor pendidikan. Bahkan, program lain seperti seragam sekolah gratis tetap dipertahankan sebagai paket kebijakan sosial.
Jika ditarik lebih jauh, strategi ini bukan sekadar soal pendidikan hari ini. Ini investasi jangka panjang—menjaga agar generasi muda tidak rontok di tengah jalan.
Sebab dalam logika pembangunan, satu anak putus sekolah bukan hanya kehilangan masa depan, tapi juga potensi ekonomi yang ikut terpangkas.
Kendari tampaknya paham betul rumus itu.
Dan kali ini, mereka memilih melawannya dengan angka—Rp1,93 miliar yang diarahkan langsung ke garis depan: anak-anak yang hampir kehilangan kesempatan belajar. (*)
