Kendari, katasulsel.com — Komisi V DPR RI datang ke Kendari, dan tak butuh waktu lama untuk mengetahui denyut persoalan kota ini. Bukan seremoni, bukan pidato panjang, bukan basa-basi birokrasi. Satu isu langsung naik ke meja utama: banjir.
Di ruang rapat Wali Kota Kendari, Rabu (22/4/2026), suasana seolah menegaskan bahwa kota pesisir ini masih memikul pekerjaan rumah lama yang belum selesai. Air masih kerap datang saat hujan turun deras. Jalan lumpuh, aktivitas warga terganggu, dan rasa aman ikut hanyut.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memilih bicara lugas. Ia membuka catatan lama: persoalan ini telah berlangsung sejak 2013. Artinya, banjir di Kendari bukan insiden musiman, melainkan alarm yang terlalu lama dibiarkan berbunyi.
Menurut Siska, pemerintah kota membutuhkan dorongan nyata dari pusat. Ia menaruh harapan pada kunjungan Komisi V DPR RI agar percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir bisa segera berjalan, terutama kolam retensi yang dinilai menjadi salah satu kunci menahan limpasan air saat hujan ekstrem.
“Masalah banjir ini sudah terjadi sejak 2013 dan dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Kami berharap kunjungan Komisi V bersama mitra kerjanya bisa mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, khususnya kolam retensi,” ujarnya.
Namun persoalan Kendari sesungguhnya bukan sekadar soal kolam retensi. Kota ini juga berhadapan dengan tantangan klasik kawasan urban yang tumbuh cepat: drainase yang tertinggal dari laju pembangunan. Ketika kota melebar, beton bertambah, permukaan resapan berkurang, sementara saluran air tak ikut naik kelas. Akibatnya, hujan sebentar saja bisa berubah jadi kepanikan panjang.
Karena itu, Pemkot Kendari mendorong pembenahan drainase, normalisasi sungai, hingga pencegahan pendangkalan aliran air. Ini bukan proyek kosmetik. Ini urusan nadi kota. Jika saluran mampet, ekonomi ikut tersendat. Jika jalan tergenang, distribusi barang melambat. Jika rumah kebanjiran, kualitas hidup warga ikut tenggelam.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menangkap inti persoalan itu. Ia menyebut sistem pengendalian air di Kendari belum berjalan maksimal. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya dalam: ada sistem yang harus dibenahi, bukan sekadar genangan yang disedot lalu selesai.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai agar hasilnya benar-benar efektif,” tegasnya.
Pernyataan Ridwan Bae menunjukkan arah baru. Bahwa banjir tak bisa dilawan hanya di titik genangan. Ia harus diselesaikan dari hulu ke hilir, dari tata ruang hingga kebiasaan membuang sampah, dari perizinan lahan hingga kekuatan infrastruktur.
Kunjungan Komisi V kali ini menjadi penting karena Kendari sedang berada di persimpangan: terus sibuk mengepel air setiap musim hujan, atau mulai membangun sistem yang membuat kota ini berhenti cemas setiap awan gelap datang.
Kini bola ada di meja kebijakan. Sebab warga Kendari sudah terlalu lama menunggu kota mereka kering secara permanen, bukan hanya reda sementara.
