Makassar, Katasulsel.com — Kontestasi menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai menunjukkan pola yang semakin jelas. Bursa calon ketua DPD I Golkar Sulsel kini mengerucut pada empat figur dengan modal politik yang relatif berimbang—baik dari sisi elektabilitas, pengalaman, hingga akses kekuasaan.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma, menilai bahwa konstelasi ini mencerminkan pertarungan klasik antara figur “rising star” dan politisi senior dalam tubuh partai beringin.
Empat nama yang mencuat yakni Munafri Arifuddin, Andi Ina Kartika Sari, Ilham Arief Sirajuddin, dan Usman Marham.
Menurut Sukri, Golkar Sulsel saat ini membutuhkan figur dengan kapasitas kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengonsolidasikan kekuatan internal, tetapi juga memiliki daya tawar kuat di eksternal, terutama setelah partai tersebut kehilangan posisi strategis Ketua DPRD Sulsel pada Pemilu 2024.
“Ketua yang dibutuhkan adalah sosok yang kuat secara internal dan disegani secara eksternal. Itu menjadi syarat minimum dalam konteks persaingan politik di Sulsel,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Dalam peta yang ada, Munafri Arifuddin—atau yang akrab disapa Appi—diposisikan sebagai figur muda dengan akselerasi politik yang cepat. Statusnya sebagai Wali Kota Makassar dan Ketua Golkar Makassar menjadi modal sosial-politik yang signifikan. Ditambah lagi, faktor kekuatan finansial menjadikannya sebagai salah satu kandidat dengan logistik politik paling siap.
“Appi ini bisa disebut sebagai rising star. Basisnya jelas, sumber dayanya kuat, dan momentumnya sedang naik,” kata Sukri.
Di sisi lain, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) hadir sebagai representasi politisi senior dengan rekam jejak panjang di panggung politik Sulsel. Meski pernah mengalami dinamika perpindahan partai, IAS dinilai tetap memiliki legitimasi politik yang kuat, baik di internal Golkar maupun di ruang publik.
Sementara itu, Andi Ina Kartika Sari membawa kombinasi antara pengalaman legislatif dan eksekutif. Mantan Ketua DPRD Sulsel yang kini menjabat Bupati Barru itu dinilai memiliki kapital politik berbasis jaringan keluarga dan rekam jejak kelembagaan yang solid.
“Dia punya background yang kuat. Apalagi sebagai figur perempuan, ini bisa menjadi diferensiasi dalam kontestasi,” jelas Sukri.
Adapun Usman Marham, meski tidak selalu tampil di garis depan, justru dikenal sebagai operator politik dengan jejaring kuat hingga tingkat DPP. Pengalamannya sebagai pengurus pusat di era Aburizal Bakrie hingga Setya Novanto menjadi nilai tambah tersendiri.
Dalam politik internal partai, faktor kedekatan dengan elite pusat kerap menjadi variabel penentu. Di titik ini, Usman dinilai memiliki leverage yang tidak bisa diabaikan.
“Kalau komunikasi politik di DPP menjadi kunci, maka Usman punya peluang besar. Dia punya akses dan pengalaman,” imbuhnya.
Sukri menilai, keempat figur ini memiliki peluang yang relatif setara. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, yang akan mempertimbangkan berbagai variabel mulai dari kekuatan finansial, jaringan politik, hingga kemampuan membangun konsolidasi.
Di lapangan, dinamika dukungan juga mulai terlihat. Munafri disebut telah mengantongi dukungan signifikan dari DPD II, sementara nama Andi Ina dan IAS masih konsisten disebut dalam arus bawah kader. Di sisi lain, Usman Marham baru menyatakan kesiapan maju dengan catatan mendapat restu dari DPP—sebuah sinyal politik yang tidak bisa dibaca secara sederhana.
Menariknya, sejumlah nama yang sebelumnya masuk radar seperti Adnan Purichta Ichsan dan Taufan Pawe mulai meredup dari perbincangan. Ini menandakan bahwa kontestasi mulai memasuki fase penyaringan alami menuju figur-figur dengan daya saing tertinggi.
Dalam perspektif politik, Musda Golkar Sulsel bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Ia adalah ajang reposisi kekuatan, sekaligus ujian apakah Golkar mampu melakukan regenerasi tanpa kehilangan stabilitas.
Pada akhirnya, siapa yang akan keluar sebagai pemenang tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau senioritas, tetapi oleh kemampuan membaca arah angin politik—terutama di level DPP.
Karena dalam politik Golkar, satu hal yang pasti: keputusan akhir selalu berada di simpul kekuasaan pusat.(*)
