Jombang, Katasulsel.com — Besarnya basis sosial Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi warga. Kekuatan sosial yang selama ini menjadi modal besar NU perlu diorganisasi menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Gagasan tersebut disampaikan Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., dalam peluncuran buku Imaji NU Masa Depan di Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026). Buku tersebut diluncurkan Ikatan Kecendekiawanan NU bersama ASDANU dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU.
Aras merupakan salah satu penulis buku tersebut. Dalam pembahasannya, ia menyoroti pentingnya transformasi ekonomi sebagai bagian dari agenda NU ke depan. Menurutnya, penguatan ekonomi tidak cukup dimaknai sebagai penambahan modal atau kepemilikan aset. NU perlu membangun kapasitas ekonomi yang terorganisasi dan mampu memberi manfaat nyata bagi warga.
“Menghidupkan kembali spirit Nahdlatut Tujjar berarti menjadikan kekuatan ekonomi sebagai fondasi kemandirian, kemaslahatan, dan keberlanjutan khidmah NU,” ujar Aras.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) itu menilai tantangan ekonomi NU bukan semata persoalan keterbatasan modal. Tantangan yang lebih mendasar ialah bagaimana solidaritas sosial yang besar dapat dihubungkan dengan kelembagaan usaha, akses pasar, teknologi, dan tata kelola yang memadai.
“Ekonomi NU harus bergerak dari solidaritas menuju kapasitas ekonomi. Solidaritas adalah modal sosial yang besar, tetapi harus dihubungkan dengan kelembagaan usaha, penguatan pasar, filantropi produktif, pemberdayaan digital, dan tata kelola yang akuntabel,” katanya.
Aras memetakan empat agenda yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi NU. Pertama, pengembangan lembaga usaha dan UMKM pesantren. Kedua, perluasan akses pasar bagi petani dan pelaku ekonomi rakyat. Ketiga, pengembangan zakat dan wakaf menuju filantropi produktif. Keempat, penguatan jaringan ekonomi melalui teknologi digital.
Kerangka tersebut menempatkan warga sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Pesantren, UMKM, petani, lembaga filantropi, dan jaringan digital dapat menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung.
Namun, penguatan ekonomi juga membutuhkan tata kelola yang kuat. Menurut Aras, besarnya aset atau luasnya jaringan usaha tidak otomatis menciptakan kemandirian apabila sumber daya tidak dikelola secara profesional dan akuntabel.
“Ekonomi yang besar tanpa akuntabilitas akan rapuh. Transparansi, tanggung jawab publik, dan pemerataan manfaat harus menjadi bagian dari arsitektur ekonomi NU. Kemandirian bukan sekadar memiliki aset, tetapi kemampuan mengelola sumber daya secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta tetap diperlukan. Namun, kerja sama tersebut harus memperbesar kapasitas NU dan warga, bukan menciptakan ketergantungan.
“Kemitraan harus menghasilkan kemandirian. NU dapat berkolaborasi dengan negara, investor, dan berbagai pihak, tetapi relasi ekonomi itu harus memperkuat kapasitas warga, memperluas akses pasar, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Gagasan tersebut menjadi salah satu perspektif dalam buku Imaji NU Masa Depan: Konvergensi Kemitraan dan Kekritisan, Merawat Nilai, Menjawab Zaman dan Membangun Peradaban. Buku itu memuat sejumlah gagasan mengenai arah NU ke depan dengan perspektif yang mencakup politik, ekonomi, agama, hukum, dan kebijakan publik.
Salah satu gagasan yang ditawarkan buku tersebut ialah mempertemukan kemitraan dengan sikap kritis. NU dapat bekerja sama dengan negara untuk kepentingan masyarakat, tetapi tetap menjaga independensi dan daya kritisnya sebagai organisasi masyarakat sipil.
Salah satu penulis buku, Khoiron As-Saidany, mengatakan kemitraan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan keberpihakan NU kepada masyarakat.
“NU boleh bermitra dengan negara sepanjang itu baik untuk kepentingan masyarakat, tapi NU juga harus bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan masyarakat banyak, utamanya warga Nahdliyin,” ujarnya.
Wakil Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Dr. Muhammad Wafiul Ahdi, juga mengingatkan agar kedekatan NU dengan pemerintah tidak membuat organisasi kehilangan independensinya.
“Saya kira NU harus posisinya tidak menjadi subordinat dari pemerintah, tapi NU tetap mandiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari civil society,” katanya.
Bagi Aras, independensi organisasi pada akhirnya membutuhkan basis ekonomi yang kuat. Kemandirian NU perlu berjalan bersama peningkatan kapasitas ekonomi warga yang menjadi bagian dari ekosistem organisasi.
“NU yang mandiri secara organisasi harus diperkuat oleh warga yang semakin mandiri secara ekonomi. Karena khidmah yang berkelanjutan membutuhkan kelembagaan yang kuat, ekonomi yang produktif dan kemaslahatan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Peluncuran Imaji NU Masa Depan di tengah Muktamar ke-35 NU menjadi ruang untuk memperbincangkan arah organisasi sekaligus tantangan konkret yang dihadapi warga. Dalam gagasan Aras, penguatan ekonomi bukan sekadar agenda tambahan, melainkan bagian dari upaya membangun NU yang lebih mandiri dan memastikan khidmah memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat.
