Sidrap, katasulsel.com — Tidak banyak kebijakan daerah yang berujung menjadi bahan penelitian akademik tingkat doktoral. Namun itu yang kini terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Program BPJS Kesehatan Gratis yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Sidrap pada awal 2025 ternyata menarik perhatian kalangan akademisi. Bahkan, kebijakan tersebut kini menjadi objek kajian disertasi seorang dosen dari Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan menarik: apa yang membuat sebuah program kesehatan daerah di Sulawesi Selatan layak diteliti hingga ratusan kilometer jauhnya?
Jawabannya terletak pada angka yang berubah drastis dalam waktu relatif singkat.
Saat tim peneliti Universitas Andalas mewawancarai Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, Senin (29/6/2026), terungkap bahwa program BPJS gratis yang didanai APBD sekitar Rp52 miliar berhasil mendorong lonjakan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga mencapai 99 persen.
Padahal sebelum program tersebut berjalan, masih banyak warga yang belum terlindungi jaminan kesehatan.
“Pelayanan yang tadinya masyarakat tidak mau ke puskesmas, tidak mau ke rumah sakit, akhirnya mau karena BPJS-nya ada,” ujar Syaharuddin.
Menurutnya, perubahan terbesar bukan hanya terlihat pada angka kepesertaan, melainkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Jika sebelumnya banyak warga memilih menunda pemeriksaan karena khawatir biaya berobat, kini kondisi tersebut mulai berubah. Puskesmas dan rumah sakit mengalami peningkatan kunjungan pasien yang cukup signifikan.
Efek berantainya pun mulai terasa.
Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit meningkat. Jasa pelayanan tenaga kesehatan bertambah. Pendapatan dari kapitasi dan nonkapitasi ikut naik. Bahkan sektor kesehatan daerah disebut memperoleh perputaran anggaran yang lebih produktif dibanding sebelumnya.
Syaharuddin mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut lahir dari keputusan pemerintah daerah untuk mengalihkan sejumlah belanja yang dinilai kurang mendesak ke sektor layanan dasar masyarakat.
Alih-alih memperbanyak kegiatan seremonial atau program yang dampaknya tidak langsung dirasakan warga, pemerintah memilih mengarahkan anggaran ke jaminan kesehatan.
“Kami melakukan efisiensi anggaran dan dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.
Yang menarik, keberhasilan Sidrap tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan, tetapi juga sebagai contoh bagaimana sebuah daerah menggunakan APBD untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Tim peneliti Universitas Andalas menilai capaian kepesertaan BPJS hingga 99 persen merupakan salah satu indikator keberhasilan yang layak dikaji lebih mendalam.
Bagi masyarakat Sidrap sendiri, ukuran keberhasilan program ini mungkin jauh lebih sederhana.
Mereka tidak lagi dihantui pertanyaan yang dulu sering muncul saat sakit: “Kalau masuk rumah sakit, biayanya dari mana?”
Kini, pertanyaan itu mulai tergantikan oleh kepastian bahwa akses layanan kesehatan telah tersedia.
Karena itu, ketika sebuah program daerah menarik perhatian kampus besar untuk diteliti sebagai disertasi doktoral, yang sesungguhnya sedang dinilai bukan sekadar angka kepesertaan BPJS.
Yang sedang diuji adalah apakah kebijakan publik benar-benar mampu mengubah kualitas hidup masyarakat.
Dan sejauh ini, Sidrap tampaknya berhasil menunjukkan jawabannya.
