Oleh: Sutanti Idris, S.E., CMC.
Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Indonesia
Setiap kali pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi, kita biasanya menyambutnya sebagai kabar baik. Ekonomi tumbuh berarti kegiatan usaha bergerak, investasi meningkat, lapangan kerja terbuka dan konsumsi masyarakat berjalan.
Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada 2025, meningkat dari 5,03 persen pada 2024. Angka ini tentu patut diapresiasi. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, ada pertanyaan yang menurut saya penting untuk terus diajukan: siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan siapa yang membayar harganya?
Pertanyaan ini bukan berarti kita menolak pertumbuhan ekonomi. Indonesia justru membutuhkan pertumbuhan yang kuat dan konsisten. Tetapi pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada persoalan seberapa besar angka PDB meningkat. Kita juga perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Bayangkan sebuah daerah yang berkembang sangat cepat. Kawasan industri bertambah, perumahan baru bermunculan, jalan diperlebar dan pusat perdagangan semakin ramai. Dari sisi ekonomi, kondisi tersebut terlihat menggembirakan.
Namun, bagaimana jika di saat yang sama lahan pertanian semakin berkurang? Sungai mulai tercemar? Kemacetan meningkat? Harga tanah dan rumah semakin mahal sehingga masyarakat lokal justru semakin sulit memiliki tempat tinggal?
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah pembangunan tersebut sudah dapat disebut berhasil?
PDB memang penting sebagai indikator aktivitas ekonomi. Namun PDB tidak dengan sendirinya menjelaskan pemerataan pendapatan, kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat atau kualitas pekerjaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang. Pada periode yang sama, Gini Ratio tercatat 0,363.
Artinya, ketika ekonomi tumbuh, pekerjaan rumah kita belum selesai. Masih ada masyarakat yang harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah biaya pembangunan yang sering kali tidak terlihat.
Sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, membayar pajak dan menyerap tenaga kerja. Namun jika kegiatan produksinya menimbulkan pencemaran, muncul pertanyaan lain: siapa yang menanggung biaya kesehatan masyarakat? Siapa yang membersihkan lingkungan? Bagaimana dengan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupannya?
Biaya tersebut bisa saja tidak langsung terlihat dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Tetapi dampaknya nyata.
Karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi penting. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama kepentingan sosial dan lingkungan.
Dalam konteks ini, akuntansi memiliki peran yang semakin penting. Selama ini kita terbiasa melihat keberhasilan perusahaan melalui pendapatan, laba, aset dan arus kas. Semua itu tentu tetap penting.
Namun dunia usaha menghadapi tuntutan yang semakin luas. Investor dan masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan tersebut. Apakah perusahaan memperhatikan lingkungan? Bagaimana perusahaan memperlakukan pekerjanya? Bagaimana tata kelolanya? Dan apa risiko sosial maupun lingkungan yang mungkin muncul di masa depan?
Di sinilah isu ESG (Environmental, Social, and Governance) menjadi relevan. Informasi mengenai keberlanjutan semakin dibutuhkan untuk membantu pemangku kepentingan memahami perusahaan secara lebih utuh, bukan hanya dari angka laba.
OJK juga terus mendorong pengembangan keuangan dan pasar modal berkelanjutan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi sudah menjadi bagian dari arah perkembangan dunia usaha dan keuangan.
Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang membayar harga sebuah pertumbuhan ekonomi?” tidak memiliki jawaban tunggal.
Masyarakat bisa membayarnya melalui biaya kesehatan akibat pencemaran. Generasi mendatang bisa membayarnya melalui sumber daya alam yang semakin terbatas. Pekerja bisa membayarnya jika pertumbuhan hanya menciptakan pekerjaan tanpa memperhatikan kelayakan dan perlindungan.
Padahal, kita tidak harus memilih antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan.
Yang kita butuhkan adalah pertumbuhan yang berkualitas: pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja; meningkatkan investasi, tetapi tidak merusak lingkungan; serta mendorong keuntungan perusahaan, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “berapa persen ekonomi tumbuh?”
Kita juga harus bertanya, “pertumbuhan itu membawa kita ke mana?”
Sebab pertumbuhan ekonomi yang hanya mengejar angka mungkin membuat ekonomi terlihat lebih besar. Tetapi pembangunan yang benar-benar berkelanjutan harus membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya yang manfaatnya kita rasakan hari ini, tetapi juga yang tidak meninggalkan tagihan bagi generasi yang akan datang.(*)
