Sidrap, katasulsel.com — Aula Saromase, Kompleks SKPD Sidrap, Kamis (18/6/2026), berubah menjadi ruang kendali kebijakan pertanian daerah.
Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, mengumpulkan seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Sidrap dalam satu forum tertutup yang menekankan satu hal: menyamakan langkah menggerakkan kembali mesin pertanian daerah.
Di hadapan Sekretaris Dinas PMD Munasri, para camat, serta jajaran terkait, Bupati Sidrap langsung menyoroti titik paling krusial yang selama ini memengaruhi ritme produksi pangan di daerah tersebut: ketidaksinkronan musim tanam.
Menurutnya, Sidrap sedang berada pada fase penting menjaga stabilitas produksi, namun masih dihadapkan pada tantangan teknis di lapangan.
“Pertanian tetap jadi andalan kita. Tapi masih ada kendala, terutama pola tanam yang belum serentak karena masalah air, khususnya di Tellu Limpoe, Maritengngae, dan Panca Lautang,” ujar Syaharuddin.
Pernyataan itu menjadi semacam alarm koordinasi bagi pemerintah desa dan kelurahan yang diminta tidak lagi bekerja parsial dalam urusan pertanian.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mendorong solusi berbasis infrastruktur. Salah satunya melalui program listrik masuk sawah yang kini masuk tahap lanjutan setelah penyelesaian pengeboran.
Pemasangan jaringan listrik oleh PLN disebut sudah berjalan bertahap, dengan prioritas awal telah rampung dan sisanya menyusul dalam proses distribusi tiang serta instalasi lapangan yang ditargetkan berlangsung antara Juni hingga Juli.
Namun arah kebijakan Sidrap tidak berhenti pada infrastruktur. Tahun 2026, pemerintah daerah juga menyiapkan paket besar penguatan produksi pangan.
Program tersebut mencakup cetak sawah rakyat, optimalisasi lahan rawa dan non-rawa, hingga pembangunan irigasi tersier yang menjadi penopang utama intensifikasi pertanian.
Di balik semua itu, Bupati Sidrap menaruh harapan pada satu siklus penting: panen yang lebih teratur dan terprediksi.
“Musim tanam kedua kita harapkan bisa terkejar, sehingga panen Agustus atau September. Bahkan ada kemungkinan awal Agustus sudah mulai panen,” katanya.
Ia juga menyoroti program indeks pertanaman (IP) 300 yang telah berjalan di sejumlah wilayah. Program ini dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga frekuensi tanam agar tidak stagnan.
Namun yang paling mendapat perhatian adalah fase akhir siklus pertanian: penyerapan hasil panen.
Memasuki periode September hingga Desember, Pemkab Sidrap menyiapkan agenda koordinasi lanjutan dengan Bulog dan Perpadi untuk memastikan dua hal berjalan bersamaan—harga tetap stabil dan gabah petani terserap maksimal.
“Ini penting. Kita akan rapat ulang dengan Bulog dan Perpadi. Harga harus baik, tapi serapan juga harus jelas. Jangan sampai satu sisi bagus, sisi lain bermasalah,” tegasnya.
Pertemuan di Aula Saromase ini pada akhirnya bukan sekadar rapat koordinasi, tetapi semacam penataan ulang arah kebijakan pertanian Sidrap: dari desa, ke sawah, hingga ke pasar hasil panen.
Semua dikunci dalam satu pesan utama—pertanian Sidrap harus bergerak serempak, bukan sendiri-sendiri. (*)
