Sidrap, katasulsel.com — Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidrap mulai menunjukkan geliat positif di awal tahun 2026.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidrap mencatat penerimaan pajak daerah sudah menembus angka Rp20,4 miliar hingga akhir Maret.
Angka itu setara 21,38 persen dari total target tahunan yang mencapai Rp95,4 miliar. Capaian tersebut membuat sektor pajak masih menjadi “mesin utama” pemasukan daerah.
Kepala Bapenda Sidrap, Muhammad Rohady Ramadhan, menilai hasil ini tidak lepas dari kerja sama OPD pengelola PAD yang terus bergerak mengejar target di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan kerja pengelola PAD mulai bergerak positif. Kami tentu mengapresiasi seluruh OPD yang terus bekerja maksimal,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (6/5/2026).
Meski begitu, Bapenda mengakui masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, terutama di sektor retribusi daerah.
Hingga Triwulan I, realisasi retribusi baru berada di angka Rp1,1 miliar atau sekitar 12,28 persen dari target Rp9,2 miliar.
Angka itu dianggap masih jauh dari harapan. Karena itu, sejumlah OPD diminta lebih aktif melakukan penagihan dan memaksimalkan potensi penerimaan di lapangan.
Bapenda juga mulai serius mendorong pembayaran digital lewat QRIS dan kanal non-tunai lainnya. Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi dianggap efektif memperkecil potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Kalau pembayaran sudah digital, semuanya lebih jelas dan tercatat. Ini yang terus kami dorong,” kata Rohady.
Di balik capaian itu, Bapenda juga memberi apresiasi kepada Bank Sulselbar yang selama ini dianggap aktif mendampingi Pemkab Sidrap dalam memperkuat sistem transaksi keuangan daerah.
Kerja sama itu dinilai membantu pemerintah daerah mempercepat sistem pembayaran modern yang lebih praktis dan transparan.
Tak hanya fokus mengejar angka, Bapenda juga mulai memperketat evaluasi terhadap OPD pengelola PAD. Setiap instansi diminta punya langkah nyata dan target yang jelas agar penerimaan daerah tidak jalan di tempat.
Bagi Pemkab Sidrap, PAD bukan sekadar angka di laporan keuangan. Di situlah sumber pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari pelayanan publik hingga infrastruktur.
Karena itu, Bapenda ingin memastikan setiap potensi pendapatan benar-benar tergarap maksimal, tanpa ada lagi celah kebocoran ataupun pungutan yang tak tercatat. (edybasri)
