Penulis: Edy Basri

Kategori
Ekonomi Sidrap

Di Era Syahar, Pemkab Sidrap Bakal Bikin Investor Betah

Pemkab Sidrap garap aturan baru untuk beri insentif & kemudahan investasi. Investor makin betah, Sidrap siap jadi magnet investasi!

Sidrap, katasulsel.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, makin serius bikin investor betah.

Kali ini, mereka lagi garap Ranperbup (Rancangan Peraturan Bupati) soal insentif dan kemudahan investasi.

Ini bukan cuma wacana loh. Jumat kemarin (21/3/2025), tim Pemkab kumpul di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra. Diskusi panas, tapi tetap fokus.

Nasruddin Waris, Asisten Administrasi Umum, jadi komando utama di rapat. Ia didampingi Muhammad Iqbal, Asisten Pemerintahan dan Kesra, mereka nggak main-main.

Pejabat penting juga ikut nimbrung. Ada nama-nama seperti Muhammad Rohady Ramadhan, yang pegang dua jabatan sekaligus: Kadis Koperasi, UKM, Nakertrans, plus Plt. Kepala Bapenda.

Ada juga Muhammad Basri (Plt. Kadis Perdagangan), Andi Nirwan Ranggong (Plt. Kepala DPMPTSP), dan tim hukum yang siap pasang badan.

Agenda utama? Bikin aturan yang bikin investor nggak ragu nanam modal di Sidrap.

Nasruddin bilang, ini soal penyederhanaan izin dan percepatan pelayanan. Nggak cuma itu, insentif fiskal juga dibahas serius.

Tapi jangan salah paham, insentif ini nggak asal-asalan. Hanya buat investor yang benar-benar bisa kasih dampak positif buat ekonomi daerah.

“Kami nggak mau asal kasih insentif. Harus ada manfaat nyata buat masyarakat Sidrap,” tegas Nasruddin.

Rapat itu juga bahas detail teknis biar aturan ini nggak cuma jadi tumpukan kertas tanpa aksi. Semua pihak diminta sepakat, biar Ranperbup ini bisa segera jalan.

Bersambung…

Kategori
HEADLINE Sorotan

Dugaan Korupsi PLN: Anak Emas & Buku Jokowi Jadi Sorotan

Bareskrim Polri

Jakarta, katasulsel.com — Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, bikin geger lagi.

Kali ini, giliran PT PLN (Persero) yang jadi sorotan. Ada dugaan tindak pidana korupsi yang bikin lembaga ini bergerak cepat.

Tidak main-main, penyidik bahkan udah mulai panggil sejumlah pejabat teras PLN.

Pemantauan katasulsel.com di Jakarta pada Selasa pagi (18/3/2025), Gedung Bareskrim Polri Lantai 6 mulai ramai.

Ruang Kortas Tipidkor jadi saksi bisu pemeriksaan yang kabarnya melibatkan nama-nama besar dari PLN Pusat. Siapa aja? Masih misteri.

Namun, sumber internal bilang, “Mereka itu pejabat teras PLN,” tanpa kasih detail lebih lanjut.

Kasus ini udah mulai tercium sejak penyidik Kortas Tipidkor mampir ke Kantor PLN Pusat di Kebayoran Baru minggu lalu.

Kini, penyelidikan masuk babak baru. Tapi, Wakil Kepala Kortas Tipidkor Brigjen Arief Adiharsa tetap hati-hati buka suara.

“Masih tahap penyelidikan ya,” katanya singkat ke wartawan.

Ada tiga dugaan kasus yang diendus polisi. Salah satunya soal monopoli proyek yang diduga melibatkan perusahaan anak emas PLN.

Ada juga cerita soal buku ‘Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia’ yang ditulis Dirut PLN Darmawan Prasodjo. Buku ini kabarnya jadi salah satu pintu masuk pengusutan.

Bersambung…

Kategori
HEADLINE Sorotan

Waspada di Poros Wajo-Luwu, Salah Manuver Bisa Celaka

Ilustrasi jalan rusak

Wajo, katasulsel.com — Jalan Poros Wajo-Luwu di Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, jadi ujian kesabaran.

Dua kilometer penuh lubang dan gelombang. Pengendara harus ekstra hati-hati. Salah manuver, bisa celaka.

Pemandangan Jumat pagi (21/3/2025) itu bikin ngelus dada. Motor dan mobil zig-zag menghindari lubang. Diameter lubangnya? Macam-macam. Ada yang kecil, ada juga yang cukup besar buat bikin ban bocor kalau nggak awas.

Ani, warga setempat, sudah capek berharap. “Sudah lima tahun begini. Nggak ada perubahan,” katanya dengan nada kesal. Menurut Ani, jalan ini seperti anak tiri. “Nggak pernah ada yang datang cek atau perbaiki,” tambahnya.

Amir, warga lainnya, menyambung keluhan Ani. Ia bilang jalan ini sering bikin macet, terutama sore hari. “Lalu lintas padat. Orang-orang banyak mengeluh, tapi ya begini terus,” ujarnya.

Harapan mereka sederhana. Pemda dan Pemprov Sulawesi Selatan duduk bareng, cari solusi. “Kami cuma mau jalan ini diperbaiki. Biar aman dan nyaman buat semua,” tutup Amir.

Tapi, sampai kapan? Lubang di jalan ini mungkin lebih cepat bertambah daripada janji perbaikan yang datang.(*)

Kategori
HEADLINE Kendari Sultra

Mahasiswa Sultra: Cabut Izin Bongkar Muat Nikel Jetty dan IUP PT. KTR

Kolaka Utara, katasulsel.com — Panas. Aksi unjuk rasa jilid dua kembali pecah di Sulawesi Tenggara (Sultra). Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Demokrasi Rakyat Sulawesi Tenggara (Jangkar Sultra) menggempur Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas ESDM Sultra, Kamis (20/3).

Mereka, menuntut keadilan atas dugaan aktivitas bongkar muat ore nikel ilegal di wilayah Tersus PT. Kasmar Tiar Raya (KTR), Batu Putih, Kolaka Utara.

Ini bukan pertama kali. Aksi serupa sebelumnya sudah menggema di depan Polda Sultra pada Jumat (14/3/2025).

Kali ini, tuntutan mereka semakin tajam: cabut izin Jetty dan IUP PT. KTR!

Dugaan ini bukan tanpa dasar. Tim Subdit 3 Tipiter Bareskrim Mabes Polri telah melakukan sidak di lokasi.

Hasilnya? Polisi menemukan kapal tongkang, alat berat excavator, hingga dump truk yang langsung diberi garis polisi. Bukti yang tak main-main.

Malik Botom, Jenderal Lapangan Jangkar Sultra, tak menahan diri. Ia menyebut PT. KTR sejak 2020 diduga sering bermain kotor.

“Mereka menjual ore nikel di luar kuota RKAB dan memfasilitasi dokumen terbang untuk penambang ilegal,” tegasnya.

Bersambung…

Kategori
HEADLINE

“Nyai” Di balik Jeruji, Nikita Mirzani Ditahan, Polisi Ungkap Alasan dan Bukti Kasus Pemerasan

Nikita Mirzani [Instagram]

Jakarta, katasulsel.com — Drama baru menyeruak di dunia entertainment! Nikita Mirzani, artis kontroversial yang kerap mencuri perhatian, kini berada di balik jeruji besi.

Polda Metro Jaya resmi menahan Nikita Mirzani dan asistennya, IM, terkait kasus pemerasan bos skincare sebesar Rp 4 M.

“Untuk alasan objektifnya pada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indardi, di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

“Penyidik juga punya pertimbangan yang subjektif,” lanjutnya, menjelaskan alasan penahanan keduanya.

Kombes Ade Ary memastikan penahanan ini sudah sesuai dengan KUHAP.

“Ini sesuai dengan KUHAP semuanya. Tata cara dalam penyidikan,” tegasnya.

Polisi mengungkapkan daftar barang bukti yang disita dalam kasus ini, termasuk 9 dokumen, flash disk, telepon seluler, dan hasil ekstraksi barang digital.

“Barang bukti yang sudah disita, barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya, ya, ada 9 dokumen,” jelas Kombes Ade Ary.

“Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini,” tambahnya.

Penahanan Nikita Mirzani dan asistennya menunjukkan keseriusan Polisi dalam menangani kasus pemerasan ini. Polda Metro Jaya akan terus mendalami kasus ini dan mengungkap semua pihak yang terlibat.(*)

Kategori
Konawe

Beras Ada, Tapi Tak Bisa Dijual? Kapolres Konawe Tinjau Gudang Pangan

Beras Ada, Tapi Tak Bisa Dijual? Kapolres Konawe Tinjau Gudang Pangan

Konawe, katasulsel.com – Seperti seorang panglima yang menginspeksi lumbung sebelum pertempuran besar, Kapolres Konawe, AKBP Ahmad Setiadi, S.I.K, turun langsung menelisik gudang Bulog Kabupaten Konawe, Selasa (4/3/2025). Tujuannya jelas: memastikan benteng logistik pangan tetap kokoh menjelang datangnya Ramadhan 1446 H dan Idul Fitri.

Ditemani Kepala Bulog Konawe, Muh Abdan Djarmin, SE, MM, serta jajaran pejabat kepolisian dan instansi terkait, AKBP Ahmad Setiadi menyusuri tumpukan karung beras, drum minyak goreng, dan tumpukan gula pasir. Inspeksi ini menjadi tameng awal agar masyarakat tak dihantui bayang-bayang kelangkaan pangan di tengah meningkatnya permintaan.

Stok Aman, Tapi Beras Tersandera Regulasi

Data dari gudang Bulog mencatat persediaan yang cukup menggembirakan:

Beras: 3.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan delapan bulan ke depan, dengan harga resmi Rp 12.500/kg.

Gula: 20 ton tersedia, dengan harga Rp 17.600/kg. Tambahan 50 ton tengah diajukan sesuai permintaan konsumen.

Minyak Goreng Premium: 15 ton, seharga Rp 18.600/liter.

Namun, meski stok beras melimpah, izin distribusi dari pusat belum juga turun. Sementara itu, harga di pasaran kian melonjak, menembus Rp 15.000 per kilogram bak gelombang pasang yang tak terbendung. Ironis, ketika lumbung penuh, tetapi tangan terikat oleh birokrasi.

“Seharusnya distribusi bisa segera dilakukan agar stabilisasi harga dapat berjalan optimal. Ini menjadi perhatian utama kami,” ujar Kapolres.

Taktik Perang: Stabilitas Harga dan Pencegahan Penimbunan

Langkah strategis pun diusulkan. Kapolres menekankan perlunya sinergi antara kepolisian, Bulog, dan pemangku kebijakan lainnya untuk memastikan distribusi pangan berjalan tanpa hambatan.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus segera dimaksimalkan dengan menggandeng mitra Bulog seperti pasar tradisional, pengecer, hingga ritel modern. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diharapkan segera menggelar pasar murah untuk mengimbangi dinamika harga yang terus bergerak liar.

Tak kalah penting, AKBP Ahmad Setiadi mengingatkan potensi spekulasi harga dan praktik penimbunan yang bisa merugikan masyarakat luas. “Kami siap bertindak tegas jika ditemukan indikasi penimbunan atau permainan harga,” tegasnya.

Pesan untuk Masyarakat: Tenang, Stok Aman!

Melalui inspeksi ini, masyarakat Konawe diharapkan tak perlu resah. Stok pangan mencukupi, hanya perlu kecepatan dalam eksekusi kebijakan distribusi. Kapolres menutup kunjungan dengan harapan agar ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan tenang, tanpa dihantui lonjakan harga yang menyesakkan.

“Tugas kami memastikan semua berjalan lancar, dari gudang hingga meja makan masyarakat,” pungkasnya.

Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat. Akankah izin distribusi segera turun, atau rakyat harus menunggu lebih lama dengan harga yang terus meroket? Kita nantikan episode selanjutnya dalam drama pangan menjelang Ramadhan ini.

Kategori
HEADLINE

Sidrap Berdarah, Perang Gengsi Berujung Tragis di Depan Kafe Golden

Ini hanyalah ilustrasi

Sidrap, katasulsel.com — Jalan Pasar Arawa, di Watang Pulu, Sidrap, mendadak berubah menjadi arena gladiator jalanan, Senin (3/3/2025), sekira pukul 10:25 WITA.

Dua kelompok remaja yang semula hanya bersorak di depan Kafe Golden tiba-tiba terlibat dalam pertarungan sengit, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan senjata tajam.

Ujungnya, satu nyawa melayang, meninggalkan jejak darah di aspal panas.

Korban jiwa dalam insiden ini diketahui berinisial SA (18 tahun), seorang pemuda dari Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang.

Perkelahian ini bak pertarungan tanpa aturan, di mana gengsi dan amarah mengalahkan akal sehat.

Keterangan saksi mata menyebut, sebelum adu fisik terjadi, kedua kelompok sudah lebih dulu bersitegang di jalanan.

Diduga, perseteruan ini berawal dari aktivitas balapan liar yang kerap menjadi ajang unjuk nyali para remaja.

Dari deru knalpot, konflik bereskalasi cepat menjadi duel senjata tajam.
Hanya butuh beberapa menit hingga satu pihak terkapar dengan luka tusuk di dada kiri.

Rekan-rekan korban tak tinggal diam. Dengan panik, mereka membopong tubuh yang bersimbah darah ke rumah sakit menggunakan sepeda motor.

Namun sayang, nyawa Sawal sudah tak tertolong sebelum tiba di Rumah Sakit Nemal.

Kepolisian yang segera turun tangan di lokasi kejadian bergerak cepat dengan mengamankan situasi, mengumpulkan bukti, dan mengantisipasi kemungkinan bentrok susulan dari pihak keluarga korban.

Aroma dendam yang masih pekat di udara membuat aparat harus bekerja ekstra demi mencegah pertumpahan darah berikutnya.

Bersambung..

Kategori
Politik Soppeng

Soppeng Adem, Dua Kubu ‘Bersama’ Demi Rakyat

Rivalitas Pilkada Soppeng Terkubur, Tokoh Berdamai Demi Rakyat

Soppeng, katasulsel.com – Bulan suci Ramadhan ini membawa angin segar bagi Soppeng. Di tengah suasana spiritual yang menyeruak, terjadi pertemuan yang mengharukan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Soppeng.

Seolah menghilangkan sekat politik yang pernah membelah mereka, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng di Pilkada 2024, Andi Mapparemma dan Andi Adawiah, bersama-sama menikmati hidangan buka puasa bersama Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle.

“Ini bukan sekadar berbuka puasa, tapi pertemuan dua kubu yang pernah beradu argumen di arena politik,” ujar salah satu warga Soppeng yang hadir di acara tersebut.

Seperti dua buah sungai yang pernah berpisah dan mengalir ke arah yang berbeda, kini mereka bertemu di muara yang sama: kesatuan dan kebersamaan demi Soppeng.

“Ini adalah bukti bahwa politik tak harus selalu bersifat konfrontatif,” sambung Andi Mapparemma, menunjukkan semangat baru yang menyeruak di wajahnya.

“Kita semua adalah anak Soppeng. Kita harus bersatu untuk membangun Soppeng yang lebih baik,” sambung Andi Adawiah dengan senyum yang mencerahkan.

Suasana hangat menyelimuti Rujab Bupati Soppeng. Tak ada lagi tatapan sinis atau perasaan tidak nyaman di antara mereka yang pernah bertarung habis-habisan di Pilkada.

“Ramadhan ini mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin silaturahmi. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan menjadi pondasi kuat dalam membangun Soppeng di masa mendatang,” ujar Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dengan nada yang penuh harapan.

Kejadian ini menjadi suara optimis bagi rakyat Soppeng. Mereka mengharapkan bahwa kebersamaan yang terjalin di bulan Ramadhan ini akan berlanjut dan menjadi pondasi kuat dalam membangun Soppeng yang lebih sejahtera dan harmonis.

“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk Soppeng. Semoga kita semua bisa bersatu dan bekerja sama untuk kemajuan Soppeng,” ujar salah satu warga Soppeng dengan nada yang penuh harapan.(*)

Kategori
Sidrap

Sahar Injak Rem, Sebut Perjalanan Dinas di Sidrap Harus Diet

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif alias Sahar

Sidrap, katasulsel.com – Seperti supir ugal-ugalan yang sadar ada polisi tidur di depan, Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, tiba-tiba menginjak rem dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelarnya Senin (3/3/2025), Sahar—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa perjalanan dinas bukan prioritas, melainkan pos anggaran yang harus diet ketat.

Ini bukan gertakan sambal. Sejak dilantik, Sahar sudah menunjukkan niatnya merapikan arus kas daerah.

Bahkan, di tengah retret di Magelang, ia masih sempat mengendalikan kemudi keuangan daerah lewat Zoom Meeting.

Kini, saat kembali memimpin langsung, ia menegaskan bahwa perjalanan dinas seluruh perangkat daerah bakal dipangkas 50 persen.

“Anggaran perjalanan dinas dalam APBD kita akan berkurang sebesar 50 persen di seluruh perangkat daerah, tanpa terkecuali,” tegas Sahar, menatap para peserta rapat dengan sorot mata yang tak memberi ruang tawar-menawar.

Di meja rapat, Wakil Bupati Nurkanaah, Pj. Sekda Andi Rahmat, dan para petinggi lainnya—mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Iqbal hingga Plt.

Kepala Bapenda Rohadi Ramadhan—hanya bisa mengangguk. Efisiensi memang tak bisa ditawar. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sudah bicara, dan Sahar tak ingin Sidrap jadi daerah yang mengabaikannya.

Bersambung…

Kategori
Bone HEADLINE

Pemuda Bone ‘Bernyanyi’, Pemasok Sabu Ikut Terseret

Ilustrasi Narkoba

Bone, katasulsel.com — Bone kembali riuh. Di bawah komando IPDA Yobel Peranginangin, S.Tr.K, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bone menggempur jaringan gelap peredaran narkotika di wilayahnya.

Peristiwa ini berlangsung Minggu, (2/3/2025), di Jl. Mangga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, operasi senyap itu membuahkan hasil.

Kapolres Bone AKBP Erwin Syah, SIK, MH melalui Kasat Narkoba AKP Aswar, SH, MH mengungkapkan, aparat berhasil menciduk AIA (22), pemuda asal Jl. Bhayangkara yang tengah menggenggam 0,18 gram sabu dalam bentuk satu sachet kecil.

Barang haram itu bukan sekadar serbuk biasa, melainkan candu yang menggerogoti masa depan.

Saat interogasi kilat, AIA bernyanyi—menguak dari mana asal muasal sabu itu. Ia menyebut nama HI (37), pria asal Jl. Gunung Rinjani sebagai pemasoknya.

Tak ingin kehilangan jejak, tim Satres Narkoba langsung tancap gas. Hasilnya? HI ikut terseret dalam jeratan hukum.

Tak hanya itu, dari tangan HI, petugas mengamankan satu kotak hitam berisi dua korek api, satu pipet plastik, satu besi warna silver yang sudah tertempel pipet bekas pakai, serta satu unit ponsel yang diduga sebagai alat komunikasi transaksi haram ini.

Barang bukti itu cukup untuk mengunci langkah HI ke dalam jeruji besi.

“Kini, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujar AKP Aswar dengan nada tegas.

Serbuk setan memang terus mencoba merajalela, namun Polres Bone tak tinggal diam. Ini bukan sekadar penangkapan, tapi pesan keras bahwa peredaran narkotika akan terus dihantam tanpa kompromi.

Jalan Mangga yang biasanya rindang, kini menjadi saksi bisu bagaimana satu babak pertempuran dalam perang panjang melawan narkoba kembali dimenangkan oleh aparat kepolisian.(*)

Kategori
Gowa Palopo Wajo

Upah Minimum Sulsel Naik 6,5 Persen: Pangkep, Parepare, Gowa, Palopo, Wajo di Persimpangan Nasib

Makassar, katasulsel.com — Sulawesi Selatan baru saja mengguncang peta ekonomi dengan keputusan resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Dari angka tahun sebelumnya, kini UMP menyentuh angka Rp 3.657.527,37. Seperti riak ombak yang membawa perahu ke samudera luas, keputusan ini tentu berdampak langsung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di berbagai daerah, termasuk Pangkep, Parepare, Gowa, Palopo, dan Wajo.

Namun, apakah kenaikan ini cukup untuk melabuhkan kapal pekerja ke dermaga kesejahteraan? Ataukah justru sekadar angin sepoi-sepoi yang tak cukup kuat untuk mengembangkan layar?

Pangkep, si raksasa maritim yang kaya akan hasil laut dan industri semen, kini berhadapan dengan dilema klasik. Para pekerja tambak dan pabrik mungkin bisa sedikit bernapas lega dengan kenaikan UMK, tetapi apakah angka Rp3.434.298 cukup untuk melawan harga kebutuhan yang terus menanjak? Buruh berharap lebih, pengusaha berpikir ulang. Sebuah tarik-menarik tanpa ujung.

Sebagai kota transit dan pusat perdagangan, Parepare tak mau sekadar jadi persinggahan. Kenaikan upah bisa menjadi daya tarik tenaga kerja, tetapi juga tantangan bagi pelaku usaha kecil yang harus menyesuaikan diri. Dengan UMK yang kini sejajar dengan beberapa daerah lain di Sulsel, Parepare perlu menata strategi agar tetap menjadi magnet ekonomi tanpa memberatkan dunia usaha

Sebagai daerah penyangga Makassar, Gowa selalu berusaha menyeimbangkan modernitas dan kehidupan agrarisnya. Para petani dan buruh industri berharap kenaikan upah ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan peningkatan nyata dalam daya beli mereka. Apalagi, harga sembako dan kebutuhan pokok di Gowa cenderung mengikuti irama harga di Makassar, yang tentu tidak murah.

Palopo, kota yang dikenal sebagai gerbang menuju Tana Toraja, terus berkembang. UMK yang naik memang menjadi angin segar bagi pekerja sektor jasa dan perdagangan. Namun, apakah ini cukup untuk menahan laju urbanisasi dan persaingan dengan Makassar? Masyarakat Palopo berharap bahwa kenaikan ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan.

Sebagai sentra produksi sutera dan lumbung padi, Wajo tetap menjadi daerah yang penuh harapan. Namun, kenaikan UMK ini belum tentu berarti sejahtera bagi para petani dan pengrajin yang masih berjuang melawan harga bahan baku yang tak menentu. Apakah kesejahteraan mereka ikut naik atau justru stagnan? Itu masih menjadi misteri yang akan terjawab seiring berjalannya waktu.

Sulawesi Selatan memang sudah membuat gebrakan dengan keputusan ini. Namun, kenaikan upah selalu menjadi pedang bermata dua: di satu sisi membantu pekerja, di sisi lain menuntut dunia usaha untuk beradaptasi. Apakah Pangkep, Parepare, Gowa, Palopo, dan Wajo bisa benar-benar merasakan dampaknya? Atau kenaikan ini hanya sekadar angka yang terdengar manis di telinga, tetapi pahit di realita?

Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, roda ekonomi Sulawesi Selatan akan terus berputar, entah menuju kesejahteraan atau sekadar bertahan dalam gelombang perubahan.(*)

Kategori
Sidrap Sinjai Soppeng

Upah Naik 6,5% di Sulsel, Warga Soppeng-Sinjai-Sidrap: ‘Alhamdulillah, Tapi Harga Ikut Naik Gak?

Makassar, katasulsel.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, menjadikan UMP baru sebesar Rp3.657.527,37.

Kenaikan ini juga berdampak pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sinjai, dan Soppeng, yang kini mencapai Rp3.657.527.

Sidrap, dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, ibarat ladang emas hijau yang tak pernah kering.

Dengan kenaikan UMK ini, para petani dan pekerja sektor pertanian diharapkan dapat menikmati hasil jerih payah mereka dengan lebih layak, seiring dengan peningkatan kesejahteraan yang diusung oleh kebijakan baru ini.

Di pesisir timur, Sinjai bersinar bak permata yang memantulkan cahaya kesejahteraan.

Kenaikan UMK memberikan harapan baru bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dengan pendapatan yang lebih baik, diharapkan roda ekonomi Sinjai berputar lebih kencang, membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Soppeng, yang dikenal dengan julukan Kota Kalong, kini memiliki alasan lebih untuk terbang tinggi.

Kenaikan UMK menjadi angin di bawah sayap para pekerja sektor pariwisata dan industri kreatif, yang dapat memacu semangat mereka dalam mengembangkan potensi daerah.

Dengan dukungan finansial yang lebih baik, Soppeng siap mengepakkan sayap menuju masa depan yang lebih cerah.

Kenaikan upah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa kenaikan upah ini tidak menimbulkan inflasi yang dapat menggerus daya beli itu sendiri.

Selain itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja harus menjadi fokus utama agar kesejahteraan yang diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong dan inovasi, Sidrap, Sinjai, dan Soppeng siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera, di mana setiap tetes keringat dihargai setimpal dengan upah yang layak.

Kategori
Maros Pangkep Pinrang

Gaji Naik, Kopi Tetap Pahit? Upah Minimum Maros, Pangkep, dan Pinrang Tembus Rp3,4 Juta

Makassar, Katasulsel.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, sehingga UMP naik dari Rp3.434.298 menjadi Rp3.657.527.

Kenaikan UMP ini berdampak langsung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), serta Pinrang.

Ketiga kabupaten tersebut kini menetapkan UMK sebesar Rp3.657.527, mengikuti besaran UMP yang baru.

Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan kenaikan ini, Kabupaten Maros, Pangkep, dan Pinrang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pekerja, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

Kategori
Luwu

Dompet Makin Tebal?, Cek UMP Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara Disini

Makassar, Katasulsel.com — Seperti matahari yang terbit di ufuk timur, membawa harapan baru bagi para pekerja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025.

Dengan kenaikan ini, UMP Sulawesi Selatan mencapai Rp3.657.527,37, meningkat dari Rp3.434.298 pada tahun sebelumnya.

Kenaikan UMP ini tentu mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di berbagai daerah, termasuk wilayah Luwu Raya yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara.

Berdasarkan data resmi, UMK untuk ketiga kabupaten tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Kabupaten Luwu: Rp3.657.527
Kabupaten Luwu Timur: Rp3.657.527
Kabupaten Luwu Utara: Rp3.657.527

Namun, terdapat informasi lain yang menyebutkan bahwa UMK Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebesar Rp3.761.112,00, naik dari Rp3.531.561 pada tahun sebelumnya.

Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa, seperti sungai yang mengalir dengan arus berbeda, data mengenai UMK dapat bervariasi tergantung pada sumber informasi.

Kenaikan upah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di wilayah Luwu Raya, yang dikenal sebagai lumbung padi dan tambang emas hitam Sulawesi Selatan.

Dengan daya beli yang meningkat, masyarakat dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan hidup layak, bak petani yang memanen padi di musim panen raya.

Namun, seperti dua sisi mata uang, kenaikan upah ini juga menantang para pengusaha untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memastikan bahwa kenaikan upah ini membawa manfaat bagi semua pihak, layaknya simfoni yang dimainkan dengan harmonis.

Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, masyarakat Luwu Raya diharapkan dapat menjadikan kenaikan upah ini sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama, seperti pohon yang tumbuh subur berkat akar yang kuat dan tanah yang subur.(*)

Kategori
Gowa Jeneponto Selayar

Dari Sawah Gowa, Ladang Garam Jeneponto, hingga Laut Selayar: Upah Baru, Harapan Baru

Makassar, Katasulsel.com — Angin perubahan berembus di Sulawesi Selatan, membawa kabar baik bagi para pekerja.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, menjadikannya Rp3.657.527,37.

Kenaikan ini tentu berdampak pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk di Kabupaten Gowa, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar.

Ketiga daerah ini kini memiliki UMK yang setara dengan UMP, yaitu Rp3.657.527,37.

Di Kabupaten Gowa, lumbung padi Sulawesi Selatan, para petani dan pekerja agrikultur menyambut baik kenaikan ini.

Seperti padi yang tumbuh subur di sawah, harapan mereka pun kian meninggi.

Sementara itu, di Jeneponto, daerah yang dikenal sebagai ‘Butta Turatea’ atau ‘Tanah Keturunan Bangsawan’, kenaikan upah ini ibarat angin segar yang menerpa ladang garam mereka.

Para pekerja sektor pertanian dan peternakan berharap kenaikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas.

Di Kepulauan Selayar, surga bahari dengan keindahan bawah lautnya, kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para nelayan dan pelaku pariwisata.

Seperti ombak yang tak pernah berhenti bergerak, semangat mereka untuk memajukan daerah pun kian berkobar.

Dengan kenaikan upah ini, diharapkan roda perekonomian di ketiga daerah tersebut akan berputar lebih kencang, membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)

Kategori
Bone Bulukumba Enrekang

Sulawesi Selatan Naikkan Standar Upah: Angin Segar bagi Bone, Bulukumba, dan Enrekang

Makassar, katasulsel.com — Seperti matahari yang terbit di ufuk timur, membawa harapan baru bagi para pekerja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5%.

Kini, UMP Sulawesi Selatan mencapai Rp3.657.527,37, naik dari Rp3.434.298 pada tahun sebelumnya.

Kenaikan ini tentu menjadi angin segar bagi kabupaten-kabupaten seperti Bone, Bulukumba, dan Enrekang.

Ketiga daerah ini mengikuti jejak provinsi dengan menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sama, yakni Rp3.657.527,37.

Seperti pepatah “sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui,” kenaikan upah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga mendorong roda perekonomian lokal.

Dengan daya beli yang lebih tinggi, masyarakat Bone, Bulukumba, dan Enrekang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, sementara sektor usaha mendapatkan peluang untuk berkembang.

Namun, seperti dua sisi mata uang, kenaikan upah ini juga menantang dunia usaha untuk beradaptasi.

Pengusaha diharapkan dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha, diharapkan kenaikan upah ini menjadi titik tolak menuju masa depan yang lebih cerah bagi Sulawesi Selatan, khususnya bagi masyarakat di Bone, Bulukumba, dan Enrekang. (*)

Kategori
Bantaeng Barru Makassar

Gaji Naik, Dompet Tebal! Makassar, Bantaeng, dan Barru Siap Panen Cuan di 2025

Makassar, katasulsel.com — Seperti matahari yang terbit lebih cerah di ufuk timur, Sulawesi Selatan menyambut tahun 2025 dengan semangat baru.

Pemerintah Provinsi resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%, menetapkan angka Rp3.657.527,37 sebagai standar baru kesejahteraan pekerja.

Di jantung provinsi, Kota Makassar berdiri megah dengan denyut nadi perekonomian yang kian menggeliat.

Sebagai pusat perdagangan dan industri, Makassar menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) tertinggi di Sulawesi Selatan, mencapai Rp3.880.136,86.

Kenaikan ini ibarat angin segar bagi para pekerja yang setiap hari berjuang menggerakkan roda ekonomi kota.

Sementara itu, Kabupaten Bantaeng dan Barru, dua permata tersembunyi di pesisir selatan, tidak ketinggalan dalam arus perubahan.

Kedua kabupaten ini menetapkan UMK sebesar Rp3.657.527,37, sejajar dengan UMP provinsi.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penetapan upah minimum ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan harapan dan aspirasi ribuan pekerja.

Dengan kenaikan ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Seperti riak air yang menyebar saat batu dilempar ke kolam, dampak positif dari kebijakan ini diharapkan merambah ke seluruh pelosok Sulawesi Selatan.

Bersambung…

Kategori
Enrekang Pinrang Sidrap Soppeng Wajo

Tradisi Unik Ramadhan di Sidrap, Soppeng, Enrekang, Wajo, dan Pinrang

Tradisi Unik Ramadhan di Sidrap, Soppeng, Enrekang, Wajo, dan Pinrang

Makassar, katasulsel.com — Ramadhan bukan sekadar bulan suci, ia adalah simfoni kehidupan yang dimainkan dengan berbagai nada tradisi.

Di setiap daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), ada jejak unik yang menggambarkan bagaimana masyarakat menyambut dan menjalani ibadah puasa.

Dari Sidrap hingga Pinrang, dari kaki gunung Enrekang hingga pesisir Wajo, ada kisah yang menggugah hati, merangkul iman, dan menghidupkan kebersamaan.

Sidrap

Sahur on the Road di ‘Negeri Beras’ ini, lumbung padi Sulsel, tidak hanya kaya akan hasil panen, tetapi juga dalam semangat kebersamaannya.

Menjelang waktu sahur, jalanan di Kota Pangkajene dan sekitarnya ramai oleh para pemuda yang menggelar Sahur on the Road.

Bukan sekadar aksi berbagi nasi kotak, ini adalah wujud nyata gotong-royong yang tumbuh subur di tanah subur Sidrap.

Di antara gemuruh motor dan lantunan ayat suci, ada wajah-wajah tulus yang membangunkan semangat Ramadhan.

Soppeng

Festival Bedug di Bumi Latemmamala, kota yang terkenal dengan populasi kelelawarnya, memiliki cara khas dalam menyambut Ramadhan.

Bersambung…

Kategori
Buton Buton Utara

Buton Utara Tak Lupa, Sejarahnya Masih Bernyawa

Buton Utara Tak Lupa, Sejarahnya Masih Bernyawa

Di utara Pulau Buton, tersembunyi kisah yang terukir dalam batu. Buton Utara Tak Lupa, Sejarahnya Masih Bernyawa

Laporan: Edy Basri

EREKE, ibukota Buton Utara, bukan sekadar titik di peta, melainkan simpul sejarah yang menyatukan jejak masa lalu dengan denyut kehidupan modern.

Benteng Kalisusu berdiri kokoh di sana, bukan sekadar susunan batu karang, melainkan saksi bisu kegigihan para leluhur dalam menjaga marwah dan martabatnya.

Seperti tameng yang melindungi tubuh dari ancaman, Benteng Kalisusu bukan hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga simbol ketahanan budaya.

Dengan panjang dinding mencapai 3.700 meter, benteng ini membentang seperti pelukan kokoh yang menjaga jantung Ereke dari serangan musuh di masa lampau.

Pintu-pintu benteng menjadi gerbang menuju masa lalu, lorong waktu yang mengisahkan betapa tangguhnya peradaban di tanah ini.

Batu gamping dan batu karang yang menyusun benteng ini bukan sekadar material mati, melainkan saksi dari perlawanan terhadap bajak laut dan ancaman luar.

Setiap retakan di dindingnya menyimpan kisah heroik, setiap sudutnya menggemakan langkah para leluhur yang tak gentar menghadapi zaman.

Jika arsitektur bisa berbicara, maka Benteng Kalisusu berbisik tentang pengaruh luar yang diadaptasi dengan kecerdasan lokal.

Modelnya mengingatkan pada benteng-benteng Eropa seperti Fort Rotterdam di Makassar atau Nieuw Victoria di Ambon.

Namun, di tangan masyarakat Buton Utara, benteng ini bukan hanya pertahanan militer, tetapi juga ruang spiritual dan politik.

Di dalamnya, terselip masjid tua, tempat para pemimpin bersumpah setia pada negeri.

Bersambung…

Kategori
Konawe Sultra

Peta Upah Sultra Direvisi: Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara Naik

Peta Upah Sultra Direvisi: Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara Naik

Kolaka, Katasulsel.com — Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mengguncang peta ekonomi regional.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 resmi dirombak, membawa perubahan signifikan bagi tenaga kerja di berbagai daerah.

Tak sekadar angka di atas kertas, revisi UMK ini menjadi sinyal perubahan arah kebijakan kesejahteraan buruh.

Seperti catur strategi, Pemprov Sulawesi Tenggara menggeser bidak-bidak upah di tiap daerah.

Kini, seluruh Kabupaten/Kota di provinsi ini memiliki nominal UMK baru, termasuk Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara yang mengalami kenaikan mencolok dibanding tahun sebelumnya.

Tiga daerah yang menikmati kenaikan signifikan adalah Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara.

Pemprov Sultra resmi menaikkan UMK di wilayah ini sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini menempatkan mereka di atas 14 Kabupaten/Kota lain yang tetap menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai standar upah tahun 2025.

Dari ketiga daerah tersebut, Kolaka mencetak rekor sebagai pemilik UMK tertinggi di Sulawesi Tenggara.

Sementara Kendari dan Konawe Utara juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Berikut rincian UMK terbaru di tiga daerah tersebut: Kendari: Rp3.314.389, Kolaka: Rp3.439.721, dan Konawe Utara: Rp3.259.583

Sementara itu, 14 Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Tenggara masih mengikuti standar UMP yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi kebijakan upah yang berpotensi mempengaruhi dinamika ekonomi lokal di masing-masing wilayah.

Revisi UMK ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Namun, tantangan tetap ada—terutama bagi dunia usaha yang harus menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya tenaga kerja.

Arah kebijakan ini menjadi pesan tegas bahwa kesejahteraan buruh menjadi perhatian utama.

Kini, semua mata tertuju pada implementasi di lapangan: apakah kenaikan ini benar-benar membawa manfaat bagi pekerja atau justru menciptakan polemik baru? (*)