Karena itu, Perempuan Jagatara mendorong perluasan akses produk menstruasi berkualitas dengan harga terjangkau, khususnya bagi pelajar dan perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.
Camellia juga mengajak pemerintah melibatkan organisasi perempuan, tenaga kesehatan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat sipil dalam pembahasan kebijakan.
Baginya, keputusan mengenai kebutuhan perempuan seharusnya tidak dibuat tanpa mendengar suara perempuan itu sendiri.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya besarnya penerimaan negara, tetapi juga kemampuan negara memastikan rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak,” ujarnya.
Camellia berharap isu ini tidak berhenti sebagai perdebatan tentang pajak. Lebih dari itu, ia ingin kebijakan publik memberi perhatian nyata pada kebutuhan biologis perempuan.
Sebab, menstruasi bukan pilihan. Kebutuhan menjaga kebersihan selama menstruasi pun bukan kemewahan.
Yang perlu dipikirkan negara bukan sekadar berapa besar pajak yang diterima, tetapi bagaimana memastikan setiap perempuan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. (*)
