Pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa dijawab hanya berdasarkan kabar mengenai masa kepengurusan mereka. Jawabannya harus merujuk pada petunjuk pelaksanaan Musda dan ketentuan resmi Partai Golkar.
Jika mekanisme pengecualian memang tersedia, persoalannya bukan sekadar siapa yang bisa mendapatkan diskresi. Yang lebih penting adalah bagaimana aturan itu diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam organisasi politik, aturan pencalonan bisa menjadi pagar kompetisi. Pagar yang terlalu longgar berpotensi menimbulkan perdebatan; pagar yang diterapkan tanpa kejelasan juga dapat memicu pertanyaan di antara kader.
Ada satu hal yang kerap luput dalam hiruk-pikuk bursa calon ketua: Musda bukan hanya tentang siapa yang menang, melainkan juga bagaimana partai mengelola persaingan agar tidak berubah menjadi perpecahan.
Golkar Sidrap membutuhkan konsolidasi yang kuat untuk menghadapi agenda politik mendatang, termasuk Pemilu 2029. Ketua terpilih nantinya harus mampu menyatukan kelompok-kelompok internal, memperkuat struktur hingga tingkat bawah, serta menjaga komunikasi dengan kepengurusan provinsi.
Dalam politik, kemenangan di ruang sidang Musda hanyalah satu babak. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah palu diketuk dan ketua terpilih ditetapkan.
Apakah seluruh faksi bersedia kembali dalam satu barisan? Apakah kader yang tidak terpilih tetap memperoleh ruang? Dan apakah energi yang sebelumnya digunakan untuk membangun dukungan dapat dialihkan menjadi kerja organisasi?
Pertanyaan semacam itu jauh lebih menentukan masa depan partai daripada sekadar ramainya nama dalam bursa.
Siapa memegang kartu terakhir?
Untuk sementara, H. Pilli telah membuka ruang kompetisi. Ismail Aksa, Andi Sugi, Mahmud Yusuf, dan Achmad Solihin mulai masuk dalam percakapan. Sementara itu, persyaratan pencalonan dan kemungkinan diskresi berpotensi menjadi bagian penting dari babak berikutnya.
Tetapi jangan buru-buru menyebut siapa yang paling kuat.
Bersambung………
