Makassar, katasulsel.com — Isu kepindahan Rusdi Masse Mappasessu (RMS) dari NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan lagi sekadar desas-desus. Ia telah menjadi wacana serius yang bergaung di ruang-ruang politik Sulawesi Selatan hingga Jakarta. Jika benar terjadi, maka ini bukan sekadar perpindahan kartu anggota partai, melainkan pergeseran orientasi politik seorang elite regional yang selama ini dikenal matang membaca arah angin kekuasaan.
RMS bukan politisi sembarangan. Ia adalah figur dengan jaringan elektoral kuat di Sulsel, terutama di Dapil III, serta rekam jejak panjang dalam membangun basis politik dari bawah. Ketika figur sekelas RMS memilih meninggalkan NasDem—partai mapan dengan struktur dan kursi kekuasaan yang stabil—itu mengirimkan sinyal kuat: ada sesuatu yang sedang berubah dalam peta kekuasaan nasional.
Dalam politik Indonesia, perpindahan partai jarang dilandasi perbedaan ideologis. Yang lebih dominan adalah akses terhadap pusat pengambilan keputusan. PSI, dalam beberapa waktu terakhir, dipersepsikan semakin dekat dengan poros kekuasaan nasional. Meski secara elektoral belum besar, PSI menawarkan sesuatu yang tak dimiliki banyak partai lain: kedekatan simbolik dan strategis dengan kekuasaan baru.
Bagi RMS, bergabung dengan PSI bisa dibaca sebagai upaya reposisi politik—berpindah dari partai besar yang mulai stagnan secara peran, menuju partai kecil yang sedang naik daun secara akses.
Bagi NasDem, kepergian RMS akan menjadi kehilangan signifikan. RMS adalah aset elektoral dan simbol kekuatan partai di Sulsel. Tanpanya, NasDem harus bekerja lebih keras menjaga konsolidasi basis suara, terutama di wilayah yang selama ini menjadi lumbung dukungan RMS.
Namun politik selalu menyediakan kompensasi. Justru di titik inilah NasDem dihadapkan pada pilihan penting: mempertahankan dominasi figur lama, atau memberi ruang regenerasi. Mekanisme PAW membuka peluang bagi kader seperti Putriana
Bagi PSI, masuknya RMS akan menjadi lonjakan simbolik. Partai yang kerap dicap sebagai partai urban dan anak muda itu akan memperoleh figur berpengalaman, berjejaring kuat di daerah, serta memiliki basis suara riil. Ini mempertebal kesan bahwa PSI sedang serius membangun mesin politik hingga ke daerah.
Lebih dari itu, RMS bisa menjadi jembatan PSI ke pemilih tradisional—segmen yang selama ini sulit disentuh PSI.
Bersambung…
Jika RMS resmi hengkang, maka efek paling cepat terasa adalah kekosongan kursi DPR RI yang harus diisi melalui PAW. Di sinilah politik prosedural bekerja. Putri Dakka berada pada posisi strategis untuk masuk, dan ini akan mengubah konfigurasi internal NasDem di parlemen.
Namun efek jangka panjangnya lebih besar: elite-elite daerah akan mulai membaca ulang peta politik nasional. Jika RMS bisa berpindah dengan mulus dan tetap relevan, maka fenomena “migrasi elite” berpotensi terjadi menjelang kontestasi berikutnya.
Jika RMS benar-benar hengkang ke PSI, maka itu adalah langkah yang rasional secara politik, meski berisiko secara historis. Ia meninggalkan rumah lama demi mendekati pusat kekuasaan baru. Sementara NasDem, meski kehilangan figur, justru diuji kematangannya dalam mengelola regenerasi.
Satu hal yang pasti: isu ini bukan lagi soal “pindah partai”. Ini tentang siapa yang lebih cepat membaca masa depan politik Indonesia—dan berani mengambil langkah sebelum yang lain menyadarinya.
Dalam politik, mereka yang terlambat membaca arah, biasanya hanya menjadi penonton. (*)
Penulis: Qadri L Nasurung / Luwu Utara
Tinggalkan Balasan