Jakarta, katasulsel.com — Ketegangan geopolitik global tidak lagi hanya dipandang berpusat di Timur Tengah.
Pemerintah Singapura justru menilai ancaman terbesar dunia saat ini bergeser ke kawasan Pasifik, di tengah rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan China.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut bahwa krisis di Selat Hormuz bukanlah puncak risiko global, melainkan sekadar “latihan awal” dari potensi konflik yang jauh lebih besar.
Dalam pernyataannya di forum CNBC Converge Live di Singapura, Balakrishnan menegaskan bahwa skenario paling berbahaya akan terjadi jika hubungan Washington dan Beijing retak hingga memicu konflik terbuka di kawasan Pasifik.
Dalam kondisi itu, jalur perdagangan seperti Selat Malaka akan menjadi titik paling kritis bagi stabilitas global.
Ia menyoroti bahwa Selat Malaka merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia, bahkan lebih padat dibanding beberapa titik strategis lain di Timur Tengah.
Jika terjadi gangguan, dampaknya akan langsung menjalar ke rantai pasok energi dan perdagangan global.
Singapura bersama Malaysia dan Indonesia disebut memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka.
Ketiga negara, menurutnya, tidak memiliki ruang untuk membiarkan Selat Malaka menjadi arena konflik kepentingan atau pungutan sepihak yang berpotensi mengganggu arus perdagangan internasional.
Balakrishnan juga menegaskan bahwa negaranya tidak berada dalam posisi tertekan untuk memilih antara Amerika Serikat dan China.
Singapura, katanya, tetap menjaga hubungan ekonomi yang seimbang dengan kedua kekuatan tersebut, yang masing-masing memiliki investasi signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Lebih jauh, ia menilai bahwa pusat kompetisi global kini tidak hanya soal energi fosil, tetapi juga teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi terbarukan.
Dalam semua sektor itu, kawasan Pasifik disebut menjadi arena utama perebutan pengaruh.
Dalam konteks ini, Selat Malaka diposisikan bukan hanya sebagai jalur logistik, tetapi juga sebagai titik strategis yang menentukan stabilitas ekonomi global.
Karena itu, upaya menjaga keterbukaan jalur laut dinilai sebagai kepentingan bersama yang tidak bisa dinegosiasikan dengan kepentingan politik jangka pendek.
Pernyataan tersebut juga menjadi respons atas wacana sejumlah negara terkait kemungkinan pengenaan biaya lintas kapal di jalur strategis.
