Makassar, katasulsel.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai sistem perlindungan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pensiunan dan lanjut usia.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat menghadiri kegiatan Sinergi dan Kolaborasi (SERASI) Program JKN bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang digelar BPJS Kesehatan di Claro Hotel & Convention Makassar, Kamis (18/6).
Dalam forum tersebut, Aliyah menekankan bahwa kelompok purnabakti merupakan bagian penting dari perjalanan pembangunan daerah dan negara yang layak mendapatkan jaminan kesehatan berkelanjutan.
“Para purnabakti adalah sosok yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan daerah. Sudah menjadi tanggung jawab kita memastikan mereka tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak dan mudah diakses melalui Program JKN,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar akan terus berada dalam barisan terdepan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan lanjut usia.
Kegiatan yang mengangkat tema “Merawat Pengabdian, Menguatkan Perlindungan: Sehat di Masa Purna Bakti, Bahagia Bersama JKN” ini menjadi ruang konsolidasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan PWRI dalam memperkuat ekosistem perlindungan kesehatan nasional.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan RI Akmal Budi Yulianto, jajaran deputi BPJS Kesehatan, Ketua Umum PWRI, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Sulsel.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PWRI menegaskan bahwa JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong bangsa dalam menjamin hak kesehatan masyarakat, khususnya para pensiunan.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menilai PWRI memiliki peran strategis sebagai jembatan edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban peserta JKN.
“PWRI adalah mitra strategis dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang sistem JKN,” ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas konsistensinya dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional.
Menurutnya, kehadiran Wakil Wali Kota Makassar dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dari penguatan sinergi daerah dengan BPJS Kesehatan dalam menjaga capaian Universal Health Coverage (UHC).
Capaian JKN di Sulawesi Selatan sendiri tercatat telah mencapai 99,17 persen, sementara Kota Makassar berada pada angka sekitar 99,81 persen atau setara 1,4 juta peserta.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ahmad Asyarie, menyebutkan bahwa tingkat kepesertaan tersebut menunjukkan tingginya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, meski tantangan aktivasi peserta masih dipengaruhi dinamika mobilitas penduduk kota.
“Sekitar 82 persen peserta berstatus aktif. Ini sangat dipengaruhi mobilitas masyarakat Makassar sebagai pusat aktivitas regional,” ungkapnya.
Kegiatan SERASI JKN ini ditutup dengan prosesi simbolis dan penyerahan plakat, sebagai penanda penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, PWRI, dan Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Di balik forum formal tersebut, pesan yang mengemuka cukup jelas: kesehatan bukan hanya layanan, tetapi jaminan keberlanjutan hidup bagi mereka yang telah lebih dulu mengabdi.(tan)
