Sidrap, Katasulsel.com — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menerima audiensi tiga lembaga keuangan negara di Ruang Kerjanya, Lantai III Kantor Bupati Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Selasa (7/7/2026).
Tiga lembaga tersebut yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Perwakilan Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan lembaga keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Hadir pada kesempatan ini Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, Kepala LPS Sulsel Fuad Zaen, Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Mushadi Nurali, beserta jajaran masing-masing.
Dalam paparannya, Syaharuddin menjelaskan berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebutkan Sidrap saat ini memiliki 182 pabrik pengolahan dan sekitar 400 usaha peternakan yang didorong berkontribusi terhadap penanganan kemiskinan di desa masing-masing melalui pengawasan pemerintah desa, lurah, dan camat.
Syaharuddin juga mengungkapkan, dalam waktu dekat tim dari Kementerian PPN/Bappenas akan berkunjung ke Sidrap untuk melihat langsung perkembangan pembangunan daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Di bidang literasi keuangan, Pemkab Sidrap terus mengedukasi masyarakat agar semakin cakap mengelola keuangan digital, memanfaatkan layanan perbankan, dan menggunakan QRIS dalam transaksi,” lanjutnya.
Ia berharap OJK bersama perbankan dapat terus memperluas akses pembiayaan, termasuk membantu pembangunan gudang penyimpanan hasil produksi serta memperkuat pembinaan UMKM agar mampu naik kelas.
Syaharuddin pun meminta dukungan OJK, LPS, dan seluruh perbankan agar semakin memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki potensi usaha namun masih terkendala modal.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ia menyampaikan pada 2026 terdapat sekitar Rp704 miliar dana transfer ke daerah yang dialokasikan untuk Kabupaten Sidrap dengan tingkat penyaluran telah mencapai sekitar 58 persen.
Ia juga mengungkapkan penyaluran KUR di Sidrap telah mencapai sekitar Rp407 miliar kepada lebih dari 5.700 pelaku usaha. “Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidrap, DJPb, OJK, dan LPS terus diperkuat agar tata kelola keuangan semakin baik, literasi keuangan meningkat, dan ekonomi daerah terus tumbuh,” ujarnya.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menyampaikan kinerja sektor jasa keuangan di Sidrap menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat mencapai 7,25 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tetap terjaga di angka 1,57 persen.
“Ini menunjukkan sektor usaha di Sidrap masih sehat dan perbankan tetap optimistis menyalurkan pembiayaan,” katanya.
Ia menambahkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan sekitar 21,2 persen. Potensi peternakan unggas, khususnya ayam petelur, juga dinilai sangat besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
OJK, lanjutnya, siap mendukung peningkatan penyaluran KUR melalui pendampingan, bimbingan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala LPS Sulsel Fuad Zaen mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki LPS, masyarakat Sidrap memiliki kecenderungan berinvestasi emas dibandingkan menabung di perbankan. Meski demikian, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sektor swasta di Sidrap justru menjadi yang tertinggi, mencapai sekitar 33 persen.
Fuad mengingatkan agar dana KUR yang telah disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Ia juga menilai edukasi keuangan perlu terus diperluas, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada aparatur sipil negara (ASN), guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.
“LPS bersama OJK siap terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat sistem keuangan daerah,” tutupnya.
Mendampingi Bupati Sidrap, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Patahangi Nurdin, Kepala Bapenda Muhammad Rohady Ramadhan, Kepala BKAD Sunandar, Kepala DPMDPPA Andi Surya Praja Hadiningrat, Kepala Dinas Sosial Wahida Alwi, Kepala Disnakkan Ahmad Dollah, Kepala Disdafrin Muhammad Fajri Salman, Kabag Perekonomian Haris Alimin, serta pimpinan Bank Sulselbar Cabang Sidrap, BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BSI, Bank Hasamitra, dan sejumlah undangan lainnya. (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Sidrap Hari Ini .
