Jakarta, Katasulsel.com — Gelombang kekecewaan terhadap krisis listrik di Kalimantan dan Sumatera meledak di ibu kota. Ratusan massa mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026), menuntut pertanggungjawaban atas pemadaman listrik yang disebut semakin meresahkan masyarakat.
Aksi yang mengatasnamakan Front Pemuda Kalimantan & Sumatera itu berlangsung panas. Massa bahkan memblokir akses masuk kantor PLN dan memasang spanduk besar bertuliskan “Kantor Ini Disegel” di pagar depan gedung.
Sejumlah kendaraan bak terbuka dan bus yang mengangkut peserta aksi memadati kawasan tersebut. Di tengah pengamanan aparat kepolisian, demonstran bergantian menyampaikan orasi keras yang menyoroti kinerja perusahaan listrik negara itu.
Salah satu spanduk yang paling menyita perhatian publik menampilkan foto Direktur Utama PLN disertai tulisan bernada kritik, “Dirut Makin Kaya, Rakyat Tetap Susah.”
Pemadaman Listrik Jadi Pemicu Kemarahan
Massa menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pelayanan publik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, mereka menuntut PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab terjadinya pemadaman, langkah penanganan yang dilakukan, serta jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan kembali terulang.
Menurut mereka, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan terkait kondisi sistem kelistrikan nasional, terutama di daerah yang terdampak pemadaman berkepanjangan.
Minta Audit dan Investigasi Menyeluruh
Selain meminta klarifikasi dari PLN, demonstran juga mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas terkait untuk melakukan audit serta investigasi menyeluruh terhadap tata kelola operasional perusahaan.
Mereka menilai perlu ada pemeriksaan independen guna memastikan apakah terdapat unsur kelalaian atau persoalan manajemen yang menyebabkan gangguan pasokan listrik terus berulang.
Tuntutan tersebut menjadi salah satu poin utama yang disuarakan selama aksi berlangsung.
Beri Ultimatum 3×24 Jam
Pernyataan paling keras muncul ketika massa memberikan batas waktu kepada PLN untuk menyelesaikan persoalan pemadaman listrik.
Mereka meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas apabila dalam waktu 3×24 jam kondisi listrik di Kalimantan dan Sumatera masih mengalami gangguan atau byarpet.
Ultimatum tersebut disambut sorakan peserta aksi yang menuntut adanya perubahan nyata dalam pelayanan kelistrikan.
Direksi Tak Muncul di Hadapan Massa
Meski aksi berlangsung selama beberapa waktu, tidak ada anggota direksi PLN yang turun langsung menemui pengunjuk rasa di lokasi.
Situasi itu sempat memicu kekecewaan peserta aksi yang berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan perusahaan.
Namun setelah proses negosiasi, sebanyak 10 perwakilan massa akhirnya diterima untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak PLN.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pemadaman listrik di Kalimantan dan Sumatera tidak lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi isu publik yang memicu tekanan politik dan tuntutan akuntabilitas terhadap pengelola sistem kelistrikan nasional. (*)
