Sidrap, Katasulsel.com ā Digitalisasi di Sidrap tak cukup hanya soal jaringan internet. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mulai menjajaki pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, pertanian, hingga promosi pariwisata.
Peluang itu dibahas ketika Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif bersama Wakil Bupati Nurkanaah menerima kunjungan jajaran Telkomsel di ruang kerja Bupati, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut membuka ruang penjajakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan telekomunikasi itu. Sejumlah solusi digital diperkenalkan, tetapi penerapannya masih akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan Sidrap.
Dari pihak Telkomsel, hadir Manager Local Government Account Management Sulawesi dan Papua Rachmad Septiarno, Manager Network Operation and Productivity Parepare Farid S. Alim, bersama tim.
Bupati dan Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Kominfo Sidrap Mahluddin, Kepala Dinas Perhubungan Andi Bahari Parawansa, Kepala Bagian Kerja Sama Andi Besse, serta jajaran terkait.
Dalam pemaparannya, Rachmad menjelaskan dua kelompok layanan yang berpotensi dikembangkan, yakni konektivitas dasar dan konektivitas lanjutan.
Konektivitas dasar berkaitan dengan penyediaan jaringan. Sementara layanan lanjutan mencakup kebutuhan yang lebih spesifik, seperti sistem absensi berbasis seluler dan layanan sekolah terkoneksi.
Telkomsel juga menawarkan pendekatan berbasis komunitas untuk memperluas pemanfaatan teknologi di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
Teknologi digital juga berpeluang dimanfaatkan untuk membantu komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Salah satu opsi yang dipaparkan ialah SMS broadcast untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak. Layanan ini dapat menjadi saluran alternatif ketika nomor telepon dalam data administrasi belum valid atau sulit dihubungi melalui saluran lain.
Di bidang pariwisata, Telkomsel memperkenalkan peluang penggunaan digital advertising untuk membantu mempromosikan destinasi dan potensi daerah.
Bagi Sidrap, peluang tersebut bisa dikembangkan sesuai kebutuhan perangkat daerah. Namun, efektivitas layanan, kesiapan data, kebutuhan teknis, dan pembiayaan tetap perlu diperhitungkan sebelum program dijalankan.
Bupati Syaharuddin Alrif menyambut baik penjajakan kerja sama tersebut. Ia meminta Telkomsel berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Sidrap agar kebutuhan dan aspek teknis program dapat dibahas lebih terarah.
Bersambung…šš
āSidrap bergerak menuju digitalisasi. Kami terbuka untuk bekerja sama, silakan berkomunikasi dengan Dinas Kominfo untuk mempertajam aspek teknisnya,ā ujarnya.
Syaharuddin menekankan bahwa pemanfaatan teknologi perlu menjangkau berbagai sektor, bukan hanya urusan administrasi pemerintahan.
Pendidikan, misalnya, dapat menjadi salah satu sasaran melalui sosialisasi teknologi kepada siswa, termasuk pengenalan coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Sementara di sektor pertanian, teknologi perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi Sidrap.
Pengembangan digitalisasi di sektor tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut agar bentuk layanan yang dipilih benar-benar sesuai dengan persoalan di lapangan.
Di tengah peluang pengembangan teknologi, Syaharuddin mengingatkan bahwa pemerintah daerah tetap harus berhitung.
Setiap rencana kerja sama perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) serta kebutuhan mendesak masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Karena itu, ia mempersilakan Telkomsel mengajukan proposal untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait kebutuhan teknis dan kesesuaiannya dengan prioritas daerah.
Artinya, penjajakan ini belum menjadi keputusan final mengenai program maupun anggaran. Pemerintah daerah masih perlu menilai bentuk kolaborasi yang paling dibutuhkan dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
Bagi Sidrap, ukuran keberhasilan digitalisasi nantinya bukan semata-mata banyaknya layanan teknologi yang digunakan. Yang lebih penting ialah sejauh mana teknologi itu membantu masyarakat, memudahkan pelayanan, mendukung pendidikan, dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah. (*)
