Makassar, katasulsel.com — Proses penerimaan siswa baru di Kota Makassar tahun 2026 masuk fase pengawasan ketat. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memantau ruang verifikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah sekolah, Rabu (17/6/2026), untuk memastikan tidak ada celah permainan dalam proses seleksi.
Di tengah meningkatnya jumlah pendaftar, pengawasan kali ini tidak lagi hanya bersifat administratif. Pemerintah Kota Makassar menjadikan ruang verifikasi sebagai titik paling krusial dalam menjaga integritas sistem penerimaan.
Peninjauan dimulai di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 3 Makassar di Kecamatan Mamajang. Di dua titik ini, Munafri melihat langsung proses kerja tim verifikator yang memeriksa dokumen calon peserta didik berbasis sistem digital.
“Saya turun langsung memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Verifikator harus benar-benar jeli agar tidak ada celah pelanggaran aturan,” tegas Munafri.
Di balik meja verifikasi yang dipenuhi data digital, SPMB tahun ini memperlihatkan wajah baru penerimaan siswa: lebih cepat, lebih terbuka, tetapi juga lebih sensitif terhadap potensi kecurangan.
Munafri menegaskan bahwa tantangan terbesar justru berada pada jalur domisili yang diperkirakan akan dibanjiri pendaftar dalam jumlah besar, jauh melampaui jalur lainnya seperti afirmasi, mutasi, dan prestasi.
Karena itu, ia meminta penguatan penuh pada tim verifikator di setiap sekolah, termasuk kesiapan menghadapi lonjakan data.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan. Semua harus sesuai aturan, tanpa intervensi apa pun,” ujarnya.
Pengawasan ini juga diperkuat dengan sistem digital yang memungkinkan proses pendaftaran dipantau secara real-time. Melalui dashboard dan aplikasi SPMB, masyarakat dapat mengikuti perkembangan status verifikasi tanpa harus datang ke sekolah.
Namun di balik teknologi tersebut, Pemkot Makassar tetap menempatkan faktor manusia sebagai penentu utama akurasi data.
“Teknologi membantu keterbukaan, tapi ketelitian verifikator tetap kunci,” kata Munafri.
Di sisi lain, pemerintah juga memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak praktik percaloan atau pihak yang mengaku bisa meloloskan siswa melalui jalur khusus.
Munafri menegaskan bahwa seluruh proses sudah memiliki sistem resmi dan kanal pengaduan terbuka.
“Jangan percaya calo. Semua sudah ada mekanismenya. Kalau ada yang tidak jelas, datang langsung ke sekolah,” tegasnya.
Dalam pantauan tersebut, Munafri juga menyoroti prinsip dasar SPMB yang harus dijaga: keadilan akses pendidikan. Ia mencontohkan pentingnya konsistensi aturan agar tidak terjadi ketimpangan antara jarak domisili dan hasil seleksi.
“Jangan sampai yang rumahnya dekat sekolah justru tersingkir hanya karena faktor lain. Itu yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Di balik pengawasan lapangan, Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat bahwa progres verifikasi sempat berada di bawah 50 persen pada awal pelaksanaan, namun meningkat menjadi sekitar 70 persen seiring penguatan koordinasi sekolah dan penambahan tenaga verifikator.
Sekolah-sekolah favorit yang memiliki jumlah pendaftar tinggi menjadi titik paling padat dalam proses ini, terutama dari jalur prestasi.
Untuk mengantisipasi lonjakan pada jalur domisili, Pemkot Makassar telah menyiapkan penguatan infrastruktur server serta penambahan petugas verifikasi di sekolah-sekolah dengan beban pendaftar tinggi.
Dengan sistem yang semakin ketat dan pengawasan langsung dari pimpinan daerah, SPMB 2026 di Makassar tidak lagi sekadar proses administrasi tahunan, tetapi menjadi ujian transparansi sistem pendidikan di tingkat kota.
Di ruang-ruang verifikasi itulah, kepercayaan publik terhadap keadilan pendidikan sedang diuji secara nyata.(tant)
