Wajo, Katasulsel.com – Kalau mendengar kata republik, yang terbayang biasanya Indonesia. Ada presiden, pemilu, lembaga negara, dan konstitusi.
Tapi coba mundur beberapa abad.
Di Sulawesi Selatan, pernah berdiri sebuah kerajaan yang memiliki cara sendiri dalam mengatur kekuasaan. Rajanya tidak semata-mata naik karena garis keturunan. Kekuasaan juga tidak berjalan tanpa batas.
Kerajaan itu adalah Wajo.
Pemerintah Kabupaten Wajo bahkan mencatat bahwa dalam Lontarak Sukkuna Wajo, konsep pemerintahan Wajo disebut mencakup kerajaan, republik, dan federasi. Dalam penjelasan yang sama, Wajo disebut bukan kerajaan feodal murni, melainkan kerajaan elektif atau demokrasi terbatas.
Tentu, jangan langsung membayangkan Wajo sebagai republik seperti Indonesia sekarang.
Sistemnya berbeda.
Namun, justru di situlah ceritanya menarik.
Raja Wajo Tidak Sekadar Mewarisi Takhta
Dalam banyak kerajaan, pertanyaan tentang siapa yang menjadi raja relatif sederhana.
Anak raja memiliki peluang besar menggantikan ayahnya.
Di Wajo, mekanismenya tidak sesederhana itu.
Jabatan pemimpin tertinggi dikenal sebagai Arung Matowa. Kajian sejarah mengenai politik Wajo mencatat bahwa jabatan tersebut tidak berdasarkan sistem turun-temurun. Arung Matowa dipilih oleh para pemangku adat yang tergabung dalam dewan, dengan mempertimbangkan kemampuan calon dan penerimaan dari perwakilan masyarakat dalam mekanisme yang terbatas.
Artinya, status sebagai keturunan bangsawan bukan satu-satunya pertimbangan.
Kemampuan memimpin ikut diperhitungkan.
Ini yang membuat sistem Wajo sering dibahas ketika para sejarawan mengkaji praktik demokrasi lokal di Nusantara.
Ada Dewan yang Mengatur Kekuasaan
Sekarang bayangkan sebuah kerajaan tanpa presiden, parlemen, atau lembaga negara seperti sekarang.
Lalu bagaimana kekuasaan dijalankan?
Wajo memiliki struktur pemerintahan sendiri.
Pada masa perkembangan sistem Arung Matowa, dikenal Arung Patappuloe, atau Dewan Empat Puluh. Struktur ini terdiri atas Arung Matowa, tiga Ranreng, para Arung Ma’bicara, serta sejumlah pejabat lainnya.
Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan mencatat bahwa dewan tersebut menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan Wajo. Kekuasaan tidak hanya berada di tangan satu orang.
Di sinilah letak perbedaannya.
Seorang raja memang memimpin.
Tetapi ia tidak berdiri sendirian.
Ada adat. Ada dewan. Ada kesepakatan.
Bahkan Kekuasaan Raja Pernah Dibatasi
Salah satu fase penting terjadi setelah Perjanjian Lapaddeppa.
Pemerintah Kabupaten Wajo mencatat bahwa perjanjian tersebut berkaitan dengan pengakuan hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Setelah itu, posisi Batara Wajo yang sebelumnya bersifat monarki absolut berubah menjadi Arung Matowa dengan sistem monarki konstitusional.
Kalimat terakhir ini penting.
Sebab, kalau kita memakai istilah modern, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu unsur yang membuat sistem politik Wajo menarik untuk dikaji.
Raja tidak bebas menentukan segala sesuatu.
Ada aturan yang harus dipatuhi.
Ada hak masyarakat yang harus dihormati.
Dan ada struktur politik yang ikut mengontrol jalannya pemerintahan.
Pemimpin dan Rakyat Punya Kesepakatan
Wajo juga mengenal perjanjian politik antara penguasa dan masyarakat.
Dalam kajian Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, perjanjian Lapaddeppa disebut memberikan kewenangan kepada pejabat kerajaan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum adat. Pada saat yang sama, pejabat tersebut berkewajiban membela hak-hak kebebasan orang yang diperintah.
Jadi, hubungan pemimpin dan rakyat tidak hanya berbicara soal kewajiban rakyat kepada raja.
Ada pula kewajiban penguasa terhadap rakyat.
Konsep semacam ini kemudian menjadi salah satu alasan Wajo kerap dibahas dalam kajian tentang demokrasi lokal.
Salah satu penelitian bahkan menyebut sistem politik Wajo pada abad ke-15 dan ke-16 memiliki unsur “republik aristokratis”, meskipun istilah tersebut merupakan kategori analitis dalam kajian sejarah, bukan berarti Wajo merupakan republik modern.
Lalu, Apa Hubungannya dengan Demokrasi?
Nah, di sinilah kita perlu berhenti sebentar.
Apakah Wajo sudah mengenal demokrasi seperti Indonesia?
Tidak.
Demokrasi modern memiliki konsep kewarganegaraan, pemilihan umum, kesetaraan politik, dan institusi negara yang berbeda dari sistem kerajaan Wajo.
Karena itu, menyebut Wajo sebagai “republik sebelum Indonesia” secara harfiah akan menyesatkan.
Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa Wajo memiliki sejumlah unsur pemerintahan yang memiliki kemiripan dengan prinsip demokrasi dan republik, terutama dalam mekanisme pemilihan pemimpin, pembatasan kekuasaan, musyawarah, hukum adat, serta pengakuan terhadap hak masyarakat.
Bahkan sumber resmi Pemkab Wajo sendiri memilih istilah kerajaan elektif atau demokrasi terbatas.
Ada Nilai yang Masih Relevan
Salah satu tokoh penting dalam sejarah politik Wajo adalah La Tadampare Puang ri Maggalatung, Arung Matowa yang memerintah pada masa keemasan Wajo.
Kajian Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan menyebut La Tadampare sebagai pemimpin yang cakap, bijaksana, dan jujur. Struktur pemerintahan pada masanya juga berkembang dengan pembentukan Arung Patappuloe sebagai dewan pemerintahan.
Penelitian dari Universitas Negeri Makassar juga mengkaji kepemimpinan La Tadampare dalam konteks demokrasi, dengan menyoroti kepemimpinannya yang demokratis, jujur, dan adil.
Itulah sebabnya sejarah Wajo tidak hanya menarik untuk dibaca sebagai kisah kerajaan.
Ia juga menjadi bahan untuk melihat bagaimana masyarakat masa lalu memahami kekuasaan.
Wajo Tidak Perlu Dipaksa Menjadi Republik
Mungkin justru di sinilah kita perlu berhati-hati.
Wajo tidak perlu disebut sebagai Indonesia yang datang terlalu cepat.
Wajo adalah Wajo.
Ia memiliki sistem politik sendiri, lahir dari pengalaman sejarah dan struktur sosial masyarakatnya sendiri.
Namun, fakta bahwa kerajaan ini mengenal pemilihan pemimpin, dewan pemerintahan, perjanjian politik, hukum adat, serta pembatasan kekuasaan membuat sejarahnya sulit disebut sebagai cerita tentang raja yang berkuasa sendirian.
Dan mungkin itu bagian paling menariknya.
Jauh sebelum Indonesia memiliki presiden yang dipilih melalui pemilu, masyarakat Wajo telah mengenal pertanyaan yang sama pentingnya: siapa yang layak memimpin, aturan apa yang mengikatnya, dan bagaimana kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Wajo memang bukan republik seperti Indonesia. Tetapi sejarahnya menunjukkan bahwa gagasan tentang kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan ternyata jauh lebih tua daripada nama negara yang kita kenal hari ini.(*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Wajo Hari Ini .
