Dairi, katasulsel.com — Di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, satu titik jalan masih menyisakan pemandangan yang tak berubah sejak lama: tanah yang amblas, konstruksi terbengkalai, dan harapan warga yang ikut menggantung.
Proyek penanganan longsor yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu disebut-sebut mulai dikerjakan pada 2024 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Namun hingga kini, hasilnya belum juga tuntas.
“Dikerjakan 2024, tapi sekarang seperti ditinggal. Terkatung-katung,” kata seorang warga, Jumat (19/6/2026).
Bagi warga sekitar, jalan itu bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah urat nadi ekonomi. Setiap hari, hasil pertanian harus melewati jalur tersebut untuk sampai ke pasar. Saat badan jalan amblas pada 2022, warga sempat bergotong royong membuat jalur darurat agar kendaraan tetap bisa melintas.
Namun, kondisi darurat itu ternyata berubah menjadi cerita panjang yang belum selesai.
“Dulu kami gotong royong supaya bisa lewat. Tapi sampai sekarang belum tuntas juga,” ujar warga lainnya.
Ruas jalan ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Desa Sumbul Tengah hingga Tiga Baru di Kecamatan Pegagan Hilir.
Kondisi yang belum selesai itu turut menjadi perhatian di tingkat legislatif. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Alfriansah Ujung menyatakan akan menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Saya cari dulu informasinya, lembaga mana yang mengelola kegiatan,” ujarnya.
Ia menegaskan akan memberi perhatian khusus agar infrastruktur yang rusak tersebut segera mendapat penanganan tuntas, mengingat jalur itu memiliki peran penting bagi distribusi hasil pertanian masyarakat.
Di tengah jalan yang masih menganga, warga kini hanya bisa menunggu satu hal: kepastian kapan proyek yang sudah berjalan sejak 2024 itu benar-benar selesai, bukan sekadar dimulai.
