Palopo, Katasulsel.com – Suara pelestarian lingkungan menggema dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Latuppa, Kota Palopo, Sabtu (27/6/2026).
Namun kali ini, pesan yang disampaikan tidak hanya soal menanam pohon.
Sejumlah aktivis lingkungan, pemerintah, penyandang disabilitas, hingga pegiat masyarakat sipil justru mengangkat isu yang lebih besar, yakni ketimpangan tanggung jawab dalam penanganan sampah plastik.
Dalam kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 bertajuk “Beraksi untuk Iklim yang Inklusif”, peserta menilai selama ini beban pengelolaan sampah lebih banyak ditanggung masyarakat, sementara perusahaan penghasil kemasan plastik belum maksimal mengambil tanggung jawab terhadap limbah produknya.
Sampah Plastik Jangan Hanya Jadi Beban Warga
Staf Ahli Wali Kota Palopo Bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Qurrahman, menyoroti pentingnya mendorong keterlibatan sektor industri dalam menyelesaikan persoalan sampah plastik.
Menurutnya, selama ini masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung dampak limbah kemasan sekali pakai.
Padahal produk-produk tersebut berasal dari perusahaan besar yang mendistribusikan jutaan kemasan ke berbagai daerah, termasuk Kota Palopo.
Ia berharap konsep tanggung jawab produsen atau take back scheme mulai diterapkan secara lebih serius sehingga perusahaan turut berperan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan produknya.
Bank Sampah Jadi Senjata Baru Palopo
Dalam diskusi tersebut, Direktur Yayasan Bumi Sawerigading (YBS), Abdul Malik Saleh, menyoroti keberhasilan Bank Sampah Baruga yang dinilai menjadi salah satu contoh sukses pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Palopo.
Melalui sistem pengelolaan yang terorganisir, sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai kini mampu menjadi sumber manfaat ekonomi bagi warga.
Lebih dari itu, program tersebut berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah.
Warga tidak lagi melihat sampah sebagai masalah semata, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dikelola secara produktif.
Keberhasilan itu diharapkan dapat direplikasi di berbagai kelurahan sehingga mampu mengurangi tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Disabilitas Ambil Peran di Garis Depan
Hal yang menarik dalam kegiatan tersebut adalah keterlibatan aktif komunitas penyandang disabilitas.
Biasanya kelompok disabilitas lebih sering diposisikan sebagai penerima manfaat program lingkungan.
Namun di Latuppa, mereka justru tampil sebagai penggerak utama.
Koordinator Wilayah 5 PPDI Sulawesi Selatan, Basri Andang, menegaskan bahwa krisis iklim merupakan persoalan bersama yang membutuhkan partisipasi semua pihak tanpa terkecuali.
Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam menjaga lingkungan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa menjaga bumi bukan hanya tugas kelompok tertentu. Semua orang bisa berkontribusi,” ujarnya.
Palopo Bidik Pemulihan Lahan Kritis
Sementara itu, Kepala KPH Lamasi, Leksi Juna Palili, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam program rehabilitasi lingkungan.
Langkah tersebut sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memulihkan ribuan hektare lahan kritis di luar kawasan hutan.
Kota Palopo diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang aktif memanfaatkan program tersebut melalui penanaman pohon produktif yang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menanam Pohon, Menanam Harapan
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan penyandang disabilitas sebelum dilanjutkan aksi penanaman pohon di sepanjang kawasan Sungai Latuppa.
Bagi para peserta, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan.
Di balik bibit yang ditanam, tersimpan harapan besar agar lingkungan yang sehat, kota yang bersih, dan masa depan yang lebih hijau dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena menjaga bumi, pada akhirnya bukan hanya urusan pemerintah atau aktivis lingkungan.
Melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa terkecuali. (*)
