JAKARTA – Upaya memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional terus mendapat perhatian pemerintah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (DPN ABDSI) memperkuat sinergi guna membangun ekosistem pendampingan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi dan diskusi strategis yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/7).
Rombongan DPN ABDSI dipimpin langsung Ketua Umum Dr. Bahrul Ulum bersama Sekretaris Jenderal Siti Nur Maftuhah, Bendahara Umum Dr. Bachtiar Baso, Wakil Ketua Umum I Dr. Sepris Yonaldi, Wakil Ketua Umum II Dr. M. Fahmi, serta Staf Sekretariat Ari Maharani.
Pertemuan tersebut dipandu Perencana Ahli Muda Direktorat Koperasi dan UMKM Kementerian PPN/Bappenas Dini Ajani Putri dan dihadiri sejumlah analis kebijakan perencanaan, di antaranya Mayong Firdaus, Yusuf, Zainal, serta jajaran Direktorat Koperasi dan UMKM.
Dalam forum tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan koperasi dan UMKM, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi pendamping usaha yang selama ini menjadi garda terdepan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah penyelenggaraan Temu Nasional Pendamping (TNP) IV ABDSI yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 12–16 Agustus 2026.
Bappenas menilai forum tersebut memiliki peran strategis sebagai ruang temu nasional yang mempertemukan para pendamping UMKM, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi dan inovasi pengembangan ekonomi kerakyatan.
Menurut Bappenas, ABDSI telah menunjukkan peran penting sebagai penghubung berbagai program pengembangan bisnis, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Karena itu, TNP IV diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga berkembang sebagai laboratorium inovasi yang mampu melahirkan model pendampingan baru, gagasan pengembangan usaha, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi koperasi dan UMKM.
Selain membahas TNP IV, pertemuan juga menyoroti arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dalam rancangan tersebut, sektor koperasi dan UMKM ditempatkan dalam klaster Ekonomi Kerakyatan dan Desa sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas.
Pemerintah menyiapkan tiga strategi utama untuk mendukung agenda tersebut. Pertama, memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri besar melalui program hilirisasi nasional. Kedua, mempercepat digitalisasi pasar sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Ketiga, memperkuat peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah guna mendukung kedaulatan pangan serta kemandirian energi di tingkat desa.
Ketua Umum DPN ABDSI, Dr. Bahrul Ulum, menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut membutuhkan sistem pendampingan yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
“ABDSI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebijakan dengan implementasi di lapangan melalui penguatan kapasitas pendamping, peningkatan kualitas layanan pengembangan bisnis, serta pengawalan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Temu Nasional Pendamping IV akan menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat jejaring pendamping UMKM sekaligus melahirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam diskusi itu, sejumlah isu strategis lain juga turut dibahas, mulai dari pengembangan ekonomi hijau (green economy), Program Kesejahteraan Masyarakat (Prokesra), optimalisasi fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), penguatan layanan SAPA UMKM, hingga implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi berbasis desa.
Kolaborasi antara Bappenas dan ABDSI tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya ekosistem pendampingan yang lebih adaptif, sehingga koperasi dan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. (***)
