Sorong, Katasulsel.com — Kalimat keras dilontarkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat berbicara mengenai penguasaan sumber daya alam di Papua.
Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Elisa menyebut masyarakat Papua seolah hanya menjadi “penumpang” di tanah mereka sendiri.
Pernyataan itu disampaikan saat Elisa Kambu memberikan sambutan dalam Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA) Summit 2026 di Gedung L Jitmau, Kota Sorong, Jumat (4/9/2026).
Elisa menyoroti kondisi masyarakat lokal yang menurutnya belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam yang berada di wilayah mereka.
Ia bahkan menyebut penguasaan hutan di Papua telah banyak berada di tangan pihak dari luar Papua.
“Hutan punya orang Jakarta semua,” demikian inti pernyataan Elisa sebagaimana dikutip dari video yang beredar.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena disampaikan dalam forum pembangunan yang turut dihadiri pejabat pemerintah pusat.
Masyarakat Adat Jangan Jadi Penonton
Menurut Elisa, persoalan yang dihadapi Papua bukan semata-mata soal pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi.
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni siapa yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di atasnya.
Ia menyinggung banyaknya persoalan agraria yang mempertemukan masyarakat adat dengan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan maupun perkebunan.
Dalam situasi tersebut, masyarakat lokal dinilai membutuhkan kepastian mengenai hak atas tanah adat mereka.
Karena itu, Elisa mendorong pemerintah pusat mempercepat pengakuan dan legalisasi tanah adat.
Menurutnya, kepastian hukum terhadap tanah masyarakat adat penting untuk melindungi hak masyarakat asli Papua sekaligus mengurangi potensi konflik agraria yang terus berulang.
“Cuma Numpang” di Tanah Sendiri
Pernyataan Elisa menjadi menarik karena menggambarkan persoalan Papua dari sudut pandang pemerintah daerah: bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah kaya sumber daya alam justru belum tentu menjadi pihak yang paling menikmati manfaat ekonominya.
Ungkapan “cuma numpang” pun menjadi bagian paling menyentak dari pernyataannya.
Sebab, bagi masyarakat Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi.
Tanah juga berkaitan dengan identitas, kehidupan sosial, ruang hidup dan keberadaan masyarakat adat.
Karena itu, menurut Elisa, pembangunan Papua harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat lokal.
Dorong Pemerintah Pusat Bertindak
Elisa meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat Papua dari sisi potensi investasinya.
Menurut dia, keberadaan masyarakat adat dan hak mereka atas tanah harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Pengakuan terhadap tanah adat dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Pesan Elisa di forum tersebut pun menjadi jelas.
Papua memiliki kekayaan alam yang besar, tetapi masyarakat Papua tidak boleh sekadar menjadi penonton atas kekayaan yang berada di tanah mereka sendiri.
Pembangunan, menurutnya, harus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan daerahnya.
Dan kalimat “kami di Papua cuma numpang” menjadi sentilan paling keras yang keluar dari panggung PAPEDA Summit 2026. (*)
