Wajo, katasulsel.com — Lapangan Merdeka (Lapmer) Sengkang kembali jadi bahan omongan warga. Sebagian masyarakat menilai ikon ruang publik di Kabupaten Wajo itu terlihat kurang terawat dan luput dari perhatian serius pemerintah.
Namun di balik sorotan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo angkat suara. Kepala DLH Wajo, Andi Fahrul Rijal, memberi penjelasan yang mencoba merapikan benang kusut persepsi publik soal siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab.
Lewat sambungan telepon, Jumat (15/5/2026) sore, ia menegaskan bahwa urusan pengelolaan Lapangan Merdeka bukan sepenuhnya berada di tangan DLH.
“Urusan Lapangan Merdeka itu sebenarnya merupakan tanggung jawab Dispora Kabupaten Wajo. Mereka memiliki kewenangan dan anggaran operasional terkait pengelolaannya,” ujarnya.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Artinya, kalau ada yang bertanya kenapa rumput, kebersihan, atau penataan belum maksimal, jawabannya tidak bisa langsung diarahkan ke satu pintu saja. Ada pembagian kerja yang memang sudah diatur.
Meski begitu, DLH tidak menutup mata bahwa di lapangan, masyarakat tidak terlalu peduli soal “siapa punya tugas apa”. Yang dilihat warga sederhana saja: bersih atau tidak, rapi atau tidak, enak dipandang atau tidak.
“Selama ini masyarakat lebih mengenal DLH sebagai yang menangani kebersihan dan keindahan lingkungan di Sengkang,” kata Andi Fahrul.
Di titik itu, kritik warga justru dianggap sebagai pengingat keras yang sehat. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi supaya komunikasi antarinstansi tidak berjalan sendiri-sendiri seperti jalan masing-masing.
“Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat dan media yang telah mengingatkan. Dengan begitu, masyarakat juga bisa mengetahui pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi,” tambahnya.
Menurutnya, sorotan publik terhadap Lapangan Merdeka adalah tanda bahwa ruang itu masih dianggap penting. Kalau sudah tidak diperhatikan sama sekali, biasanya orang juga tidak lagi peduli.
Ia juga menepis anggapan bahwa DLH membiarkan kondisi tersebut. Menurutnya, keterlambatan penanganan lebih disebabkan oleh padatnya pekerjaan lain di lapangan, termasuk kondisi cuaca yang belakangan sering hujan.
“Belakangan ini banyak kegiatan mendadak yang harus segera ditangani, terutama saat musim hujan seperti sekarang. Jadi ini lebih kepada keterlambatan penanganan, bukan pembiaran,” jelasnya.
Dalam situasi seperti itu, pekerjaan di lapangan memang sering harus menunggu momen yang tepat agar tidak dikerjakan dua kali. Karena kalau hujan turun lagi, yang sudah dibersihkan bisa kembali kotor.
Ke depan, DLH memastikan akan duduk bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Wajo untuk memperjelas lagi pola kerja dan pembagian tanggung jawab di Lapangan Merdeka.
“Kami tetap akan berkoordinasi dengan Dispora terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Lapangan Merdeka ke depan,” katanya.
Di ujung penjelasannya, ia berharap satu hal sederhana: masyarakat tidak hanya melihat siapa yang lambat bekerja, tetapi juga ikut menjaga ruang publik yang sama-sama dipakai.
Karena pada akhirnya, Lapangan Merdeka bukan milik satu dinas. Ia milik warga. Dan kalau kotor, yang pertama merasa tidak nyaman juga warga sendiri.
Update terbaru: 15 Mei 2026 19:34 WIB
