Jakarta, Katasulsel.com — Libur sekolah pertengahan tahun 2026 tidak hanya menjadi waktu istirahat bagi pelajar. Bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), periode ini justru dimanfaatkan sebagai momentum “pit stop” nasional untuk membenahi sistem layanan yang selama ini berjalan di berbagai daerah.
Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Namun penghentian tersebut bukan berarti aktivitas program berhenti sepenuhnya.
Di balik jeda distribusi, ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap bekerja melakukan evaluasi, audit, validasi data, hingga penataan operasional yang dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan saat program kembali berjalan.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang ditandatangani Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Berbeda dengan libur Ramadan lalu yang masih menggunakan pola distribusi makanan kemasan atau bundling, kali ini pemerintah memilih menghentikan penyaluran MBG secara penuh selama sekolah tidak aktif.
Langkah tersebut sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk memeriksa kembali efektivitas jaringan layanan yang kini telah menjangkau puluhan ribu titik pelayanan di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa penghentian distribusi sementara turut menghasilkan penghematan anggaran yang sangat besar.
Menurutnya, jika dihitung berdasarkan jumlah SPPG aktif yang mencapai sekitar 27.820 unit dengan insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari, efisiensi yang diperoleh selama masa penghentian distribusi diperkirakan menembus lebih dari Rp3 triliun.
“Ini menjadi efisiensi yang sangat signifikan karena selama tidak ada distribusi, maka insentif operasional juga tidak dibayarkan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Meski demikian, BGN menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan semata-mata penghematan anggaran.
Pemerintah ingin memanfaatkan masa jeda untuk memperkuat tata kelola program, menyempurnakan mekanisme distribusi, melakukan standarisasi operasional SPPG, serta memperbarui data penerima manfaat agar layanan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Langkah ini dinilai penting mengingat MBG merupakan salah satu program sosial terbesar yang menyasar jutaan peserta didik di berbagai daerah.
Melalui evaluasi nasional tersebut, pemerintah berharap kualitas pelaksanaan MBG dapat meningkat ketika sekolah kembali aktif pada tahun ajaran baru.
Meski demikian, penghentian sementara program tetap memunculkan perhatian publik, terutama terkait keberlanjutan dukungan gizi bagi peserta didik selama masa libur sekolah.
Hingga kini, BGN belum mengumumkan skema operasional pasca-libur maupun kemungkinan perubahan pola distribusi yang akan diterapkan setelah evaluasi nasional selesai dilakukan.
Jeda tiga pekan ini pun menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi pemerintah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan luas, tetapi juga semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (din)
