Pinrang, katasulsel.com — Tahun 2026 di Kabupaten Pinrang tidak berjalan dengan gebrakan baru dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Tidak ada program baru. Tidak ada proyek baru. Yang ada justru satu kata yang pelan tapi tegas: bertahan.
Di tengah efisiensi anggaran, PMD memilih masuk ke “mode hemat energi”—memaksimalkan yang sudah ada, bukan menambah yang baru.
Kabid PMD Pinrang, Iwan Bahfian, S.Sos, menyebut tahun 2026 akan lebih banyak diisi kerja-kerja yang sifatnya rutin: evaluasi, monitoring, dan pendampingan desa.
“Untuk tahun 2026 tidak ada program baru. Kita fokus kegiatan rutin saja. Tapi monitoring dan evaluasi tetap jalan,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026).
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya ada realitas yang cukup keras: ruang fiskal yang menyempit membuat banyak daerah harus mengubah cara kerja, bukan menambah daftar kegiatan.
Namun di sisi lain, PMD justru mengarahkan sorotan ke satu hal yang dianggap paling realistis: kemandirian ekonomi desa lewat BUMDes. Desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima program, tapi mulai didorong menjadi pelaku ekonomi.
Di titik ini, desa diminta “naik kelas” dengan kekuatan sendiri.
Tapi tantangan di lapangan tidak kecil. Dari data yang ada, masih terdapat 4 desa di Pinrang yang berstatus tertinggal. Dan hampir semua kembali ke masalah klasik: infrastruktur.
“Banyak jalan itu bukan kewenangan desa. Ada yang kewenangan kabupaten atau provinsi. Kalau aksesnya buruk, otomatis indikator desa ikut turun,” jelas Iwan.
Artinya, desa sering berada di posisi yang tidak sepenuhnya adil. Dituntut maju, tapi sebagian kunci kemajuan justru berada di luar kendali mereka.
Yang lebih menarik, Iwan menyebut penilaian status desa bisa berubah drastis hanya karena satu kejadian di lapangan.
“Kadang cukup satu laporan longsor saja, skor desa bisa langsung turun,” katanya.
Pernyataan itu menggambarkan betapa sensitifnya sistem penilaian desa—di mana satu kejadian alam bisa mengubah status administratif sebuah wilayah.
Di tengah situasi seperti ini, BUMDes menjadi satu-satunya ruang yang dianggap paling bisa dikendalikan desa. Karena itu, penguatan ekonomi desa kini mulai ditempatkan sebagai “jalur utama”, bukan lagi pelengkap program.
Baca lagi…………
Update terbaru: 19 Mei 2026 06:38 WIB
